Padang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memberi perlakuan setara kepada angkutan distribusi pupuk subsidi dengan truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Permintaan itu ia sampaikan karena distribusi pupuk ikut terhambat pembatasan akses akibat kerusakan Jalan Lembah Anai pascabanjir pada November 2025.
Alex menilai kondisi tersebut membuat truk pembawa pupuk subsidi menghadapi persoalan yang sama dengan kendaraan pengangkut BBM saat melintas di kawasan bencana. Di saat yang sama, antrean di sejumlah SPBU disebut meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Alex melalui rilis di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Jalan Lembah Anai menjadi jalur penting yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten dan kota di wilayah utara Sumatera Barat, termasuk akses menuju Riau dan Sumatera Utara. Hingga kini, pemerintah masih membatasi arus lalu lintas di kawasan itu karena perbaikan jalan belum selesai.
Menurut Alex, kelancaran distribusi pupuk subsidi harus menjadi perhatian serius agar kebutuhan petani tetap terpenuhi tepat waktu. Ia menegaskan, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang memangkas jalur distribusi.
Dalam aturan itu, pupuk disalurkan langsung dari gudang Pelaku Usaha Distribusi (PUD) di Lini 2 ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Lini 4.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketersediaan solar subsidi,” kata Alex.
Ia mengingatkan agar hambatan distribusi tidak sampai membuat petani terlambat menerima pupuk di Lini 4, yang menjadi ujung tombak penyaluran pupuk subsidi.
“Jangan sampai ini menjadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4,” ujarnya.
Alex menjelaskan, ketepatan waktu distribusi sangat penting karena pemupukan memiliki jadwal tertentu sesuai usia tanaman. Jika penyaluran terlambat, produktivitas tanaman dan hasil panen petani berpotensi terganggu.
Ia menekankan pupuk subsidi harus tersedia di seluruh Lini 4 setiap memasuki musim tanam.
“Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang pada akhirnya berdampak pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Meski demikian, Alex menyebut pasokan pupuk subsidi nasional secara umum masih aman. Distribusi pupuk, menurut dia, sudah diatur berdasarkan pembagian wilayah yang menyesuaikan lokasi pabrik pupuk.
Namun, ia mengingatkan konflik geopolitik global juga dapat memengaruhi rantai pasok bahan baku pupuk.
“Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu akan ikut terganggu. Karena itu, langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia di Lini 4 harus terus diupayakan,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah itu, 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian, sedangkan sisanya untuk sektor perikanan.
Untuk sektor pertanian, alokasinya terdiri atas 4,4 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, dan 16,4 ribu ton pupuk ZA.
