Padang – DPRD Kota Padang optimis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dapat disahkan tepat waktu. Target pengesahan RAPBD adalah 24 November mendatang.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan lanjutan RAPBD 2026, Rabu (12/11/2025).
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebut pembahasan RAPBD masih berlangsung intensif. Penyesuaian dan solusi terus digodok untuk menutup defisit anggaran yang sebelumnya mencapai Rp500 miliar.
“Ini kan masih dalam proses pembahasan semuanya, tapi sudah ada langkah-langkah kemajuan,” ujar Muharlion.
Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah pengurangan dan penundaan belanja. Beberapa pos pengeluaran dialihkan pada APBD Perubahan 2026 atau tahun anggaran 2027.
Muharlion menjelaskan, dari total defisit Rp500 miliar, kini tersisa sekitar Rp20 miliar yang belum tertutupi.
“Artinya, sudah nampak jalan terang. Mudah-mudahan hari Senin sudah clear,” katanya.
Pinjaman daerah menjadi salah satu opsi untuk menjaga kesinambungan program pembangunan. Kebijakan pinjaman ini sudah melalui kajian mendalam.
“Kalau kita lihat dari KUA sebelumnya, memang ada rencana pinjaman sebesar Rp260 miliar. Namun karena kondisi ekonomi dan keuangan daerah belum memungkinkan, akhirnya disepakati hanya Rp81 miliar,” terang Muharlion.
Pinjaman Rp81 miliar tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan strategis dan prioritas, seperti pembenahan Pasar Raya, revitalisasi kawasan Kota Tua, serta perbaikan trotoar di sepanjang kawasan Pantai Padang.
