Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat pembinaan dan pengembangan aparatur pada 1-3 Juli 2026 untuk memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) agar semakin profesional, produktif, kompeten, dan berkinerja tinggi.
Kegiatan ini digelar di tengah kebutuhan penguatan tata kelola organisasi di lingkungan Ditjen Bina Adwil yang saat ini didukung 374 personel, terdiri atas 255 PNS dan 119 PPPK.
Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, mengatakan peningkatan kualitas aparatur harus berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola organisasi. Menurut dia, pengelolaan aset yang akuntabel, penataan sumber daya manusia berbasis kompetensi, dan penerapan budaya kerja BerAKHLAK menjadi faktor penentu.
“Pengelolaan organisasi yang baik ditentukan oleh kualitas aparatur yang mengelolanya,” ujar Sri melalui keterangan resmi, Kamis (9/7/2026).
Sri juga menekankan bahwa disiplin pegawai menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan pimpinan terhadap kinerja organisasi. Ia turut mendorong penguatan komunikasi internal, koordinasi, dan kolaborasi intensif antarpelaksana fungsi.
Dalam rapat tersebut, peserta menerima pembekalan mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan analisis beban kerja. Sejumlah materi disampaikan oleh para ahli dari Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, serta internal Kemendagri.
Di sisi lain, Bagian Umum Ditjen Bina Adwil juga meluncurkan inovasi integrasi layanan kearsipan bernama CEKATAN. Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, menjelaskan CEKATAN merupakan akronim dari kecepatan, kemudahan, dan ketepatan.
“Perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten,” tutur Rizza.
Inovasi tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Bina Adwil. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Ditjen Bina Adwil dalam membangun tata kelola organisasi yang adaptif, profesional, dan akuntabel.
