Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat toleransi dan harmoni sosial di kota itu. Penegasan tersebut ia sampaikan saat menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Fadly memaparkan sejumlah langkah yang disiapkan Pemerintah Kota Padang untuk membangun kehidupan masyarakat yang inklusif sekaligus mendorong kenaikan Indeks Kota Toleran (IKT). Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Padang Harmony Festival atau Padang Multi-etnis Festival yang akan digelar pada Agustus mendatang.
Festival tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357. Pemerintah Kota Padang menargetkan kegiatan itu menjadi ruang perjumpaan berbagai etnis, agama, dan budaya, sekaligus memperkuat citra Padang sebagai kota yang harmonis.
Fadly mengatakan, Padang sejak lama menjadi rumah bagi masyarakat dari beragam latar belakang, mulai dari Tionghoa, India, hingga berbagai suku di Indonesia. Karena itu, menurut dia, keberagaman harus dipandang sebagai kekuatan yang dijaga melalui dialog, mediasi, dan kebersamaan.
“Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama,” ujar Fadly.
Ia berharap Padang Harmony Festival dapat menjadi identitas promosi pemerintah kota dalam menegaskan Padang sebagai daerah yang toleran di Indonesia.
“Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Padang juga terus meningkat,” tambahnya.
Apresiasi datang dari Koordinator Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie. Ia menilai, dalam satu hingga dua tahun terakhir, upaya membangun toleransi di Padang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Ikhsan menyebut, komitmen itu terlihat dari pernyataan publik para pimpinan daerah hingga kunjungan langsung ke kelompok-kelompok minoritas. Menurut dia, langkah seperti itu belum banyak dilakukan pemerintah kota lain.
“Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi. Keduanya beberapa kali menyampaikan pernyataan dan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini tidak banyak dilakukan oleh kota-kota lain,” katanya.
Ia juga menyoroti capaian Padang dalam studi Indeks Kota Toleran. Menurut dia, Padang kini tidak lagi berada di kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah.
“Kota Padang saat ini telah beranjak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah. Kini Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Ikhsan menegaskan, penilaian IKT tidak hanya ditentukan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga seluruh ekosistem kota. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, Prof. Salmadanis, mendorong lahirnya regulasi atau peraturan daerah yang inklusif sebagai dasar memperkuat kerukunan di tengah masyarakat majemuk.
“Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang,” tuturnya.
Audiensi itu juga dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, perwakilan Bappeda, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan di Kota Padang.
Pertemuan tersebut menjadi ruang memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun Padang yang lebih toleran, inklusif, dan harmonis.
