Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta masyarakat dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Ia menilai, data ekonomi yang akurat menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.
Seruan itu ia sampaikan saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumbar bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (28/6/2026).
Mahyeldi menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum untuk memotret kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh. Melalui sensus tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang perkembangan usaha di Sumatera Barat.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan perkembangan usaha di Provinsi Sumatera Barat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus di Sumbar. Menurutnya, data yang valid sangat dibutuhkan untuk perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan, terlebih di tengah perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan munculnya beragam jenis usaha baru.
“Melalui data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi, hingga peningkatan daya saing pelaku usaha,” katanya.
Mahyeldi turut menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Sumbar yang menurunkan 5.480 petugas sensus untuk pendataan lapangan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia meminta perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat ikut mendukung agar proses pendataan berjalan lancar.
“Data masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang. Data tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan usaha, pelatihan, perbaikan pasar, hingga kemudahan perizinan,” tegasnya.
Menurut Mahyeldi, pencanangan Sensus Ekonomi 2026 menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas. Karena itu, ia berharap dukungan dari pemerintah daerah, Forkopimda, BUMD, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha agar seluruh aktivitas ekonomi di Sumatera Barat tercatat secara menyeluruh.
Ia juga berpesan kepada petugas sensus agar menjalankan tugas dengan semangat, profesional, dan menjunjung tinggi integritas, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga selama pendataan berlangsung.
Di sisi lain, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar dalam mendukung Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai, pencanangan yang digelar bersamaan dengan Car Free Day menjadi momentum yang tepat karena memperlihatkan langsung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sonny menjelaskan, Sumbar memiliki potensi ekonomi besar dengan dukungan dominasi penduduk usia produktif dan lebih dari 715 ribu unit usaha, yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil. Karena itu, hasil sensus akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.
Ia juga menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik dan perencanaan pembangunan serta dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan data yang benar. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat menyusun berbagai program pembangunan yang semakin tepat sasaran bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan itu turut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, kepala perangkat daerah, serta unsur masyarakat dan pelaku usaha.
