Jakarta – Pemerintah Prabowo Subianto dinilai menunjukkan sinyal kuat menjalankan kebijakan fiskal aktif dan progresif di awal tahun anggaran. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti langkah-langkah Menteri Keuangan.
Nevi menilai, kebijakan insentif PPN DTP sektor perumahan adalah langkah tepat sasaran. Sektor ini memiliki efek besar terhadap industri nasional, mulai dari semen hingga pembiayaan.
“Menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis di tengah ketidakpastian global,” ujar Nevi, menekankan pentingnya kebijakan ini.
Namun, Nevi mengingatkan agar insentif PPN DTP tidak hanya dinikmati pengembang besar. Komisi VI DPR akan mendorong agar kebijakan ini terkait dengan penggunaan bahan bangunan dalam negeri dan peningkatan TKDN.
Terkait penarikan dana SAL dari perbankan BUMN, Nevi memahami langkah ini sebagai upaya optimalisasi kas negara. Tujuannya, menjaga belanja negara tetap ekspansif di awal pemerintahan.
“Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.
Meski begitu, Nevi menekankan pentingnya kehati-hatian. Bank BUMN bukan hanya tempat parkir dana, melainkan instrumen penting pembangunan ekonomi.
Penarikan dana SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas dan mengganggu penyaluran kredit UMKM.
Nevi juga menyoroti rencana penataan skema tarif bea keluar ekspor batu bara. Kebijakan ini perlu menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara dan daya saing industri.
Tarif harus adaptif terhadap harga global, dibedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta disinergikan dengan hilirisasi dan transformasi BUMN energi.
“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkas Nevi, menekankan dampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan penguatan BUMN.
