Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang gencar meningkatkan pengelolaan sanitasi aman melalui strategi pemasaran sosial yang melibatkan berbagai sektor.

Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi dan diskusi daring di ruang rapat Bappeda Kota Padang, Kamis (4/9).

Pemasaran sosial dalam sanitasi bukan hanya promosi, melainkan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju sanitasi aman berkelanjutan.

“Pemasaran sosial harus menyentuh kesadaran, kepedulian, dan membangun partisipasi aktif masyarakat,” ujar Tritiani Susanti, Implementation Support Consultant (ISC) Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) dari Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT).

Dokumen strategi pemasaran sosial dan promosi sanitasi Kota Padang 2025-2029 disusun sebagai panduan bagi semua pihak terkait.

Penyusunan dokumen ini mengedepankan pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) untuk memastikan inklusivitas dan keadilan.

Kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media, dinilai penting untuk menyebarkan pesan tentang sanitasi aman.

Kepala Bidang dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Yanti, menegaskan sanitasi aman sebagai target utama nasional yang harus dicapai Padang.

“Program ini prioritas dari pusat. Salah satu fokusnya adalah mendorong masyarakat melakukan penyedotan septic tank terjadwal,” kata Yanti.

Kota Padang juga tengah menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD).

Pemerintah pusat menargetkan standar sanitasi aman di Kota Padang mencapai 24 persen pada tahun 2029.

“Kita juga mendapat bantuan pusat untuk merehabilitasi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang sudah ada sejak 1994,” tambah Yanti.

Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, melalui Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Lili Rahmaini, menyampaikan Padang dipercaya sebagai kota percontohan sanitasi dari Direktorat Sanitasi pada 2024.

“Pendampingan dari pusat ini sangat membantu. Pengelolaan air limbah domestik Kota Padang bisa kita integrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah,” ungkap Lili.

Keberhasilan program ini bergantung pada partisipasi masyarakat, dengan strategi komunikasi melalui berbagai media.

“Fokus awal kita di daerah layanan IPLT Nanggalo. Tapi daerah lainnya tetap menjadi prioritas pada tahap berikutnya,” pungkas Lili.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *