Jakarta – Pemerintah Kota Payakumbuh menjadi sorotan nasional atas keberhasilannya dalam digitalisasi sistem pembayaran daerah.
Payakumbuh menjadi satu-satunya kota yang diundang sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan materi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD) Sistem Pembayaran April 2026.
Acara tersebut digelar di The Hotel Grand Hyatt, Menteng, Jakarta, Rabu (04/03/2026).
Sekda Payakumbuh, Rida Ananda, menyatakan bahwa undangan ini merupakan pengakuan atas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang sukses di Payakumbuh.
“Kita diminta memaparkan strategi percepatan ETPD, tantangan, dan dampaknya pada peningkatan PAD,” ujar Rida.
Payakumbuh bergerak cepat dalam digitalisasi, sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021.
Pemko membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada April 2021 dan menetapkan road map ETPD pada September 2022.
Integrasi sistem pembayaran dipercepat dengan menggandeng Bank Nagari sebagai bank RKUD.
Sejak 2018, database pajak daerah telah terintegrasi dengan sistem perbankan, memungkinkan pembayaran nontunai.
Payakumbuh menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang meluncurkan QRIS Dinamis untuk pajak daerah pada Juni 2022.
Inovasi terus dilakukan, termasuk pengembangan Virtual Account Dinamis Pajak Daerah pada akhir 2025.
Sistem pembayaran Payakumbuh telah disesuaikan dengan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dari Bank Indonesia.
Payakumbuh menjadi kabupaten/kota pertama di Sumatera Barat yang memperoleh sertifikat penerapan SNAP BI.
Untuk PBB-P2, Pemko menggencarkan sosialisasi dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang membayar melalui QRIS.
Digitalisasi retribusi daerah juga dilakukan bertahap di berbagai OPD, termasuk Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
Pemko Payakumbuh mengembangkan Sistem Informasi QRIS Dinamis Retribusi Daerah (SIMQRISDA) sejak 2023.
Capaian Indeks ETPD (IETPD) Payakumbuh mencapai 96,3–97 persen, melampaui rata-rata nasional.
“Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun transparansi dan akuntabilitas,” pungkas Rida.
