Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat pendaftaran bantuan sosial melalui aplikasi digital Perlinsos untuk memastikan data penerima lebih akurat dan tepat sasaran menjelang pemberlakuan penuh pada 2027.
Kota Padang menjadi salah satu dari 43 daerah yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri sebagai proyek percontohan digitalisasi bansos.
Hingga Jumat (10/7/2026), sebanyak 41.016 kepala keluarga dari total 303.000 KK yang masuk desil 1 hingga 10 telah terdaftar ke dalam sistem. Realisasi itu setara dengan 13,50 persen.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, mengatakan pihaknya terus memperluas sosialisasi dan membangun kolaborasi lintas sektor agar partisipasi masyarakat meningkat.
“Kami terus mendorong masyarakat agar segera mendaftar,” kata Eri.
Untuk menjangkau warga di wilayah pelosok maupun masyarakat yang terkendala perangkat teknologi, Dinas Sosial menerapkan strategi jemput bola. Pemerintah juga menyiapkan pos layanan verifikasi data di kantor kelurahan dan kecamatan, sekaligus melibatkan pengurus masjid serta pendamping program sosial.
Eri menegaskan, pendaftaran bansos ini tidak dipungut biaya.
Warga yang memiliki ponsel pintar dapat mendaftar secara mandiri melalui portal resmi yang telah disediakan. Sementara itu, warga yang menghadapi kendala teknis bisa meminta bantuan melalui agen resmi di tingkat RW, kelurahan, serta pendamping PKH dan TKSK.
Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, menjelaskan syarat pendaftaran dibuat sesederhana mungkin.
Masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), PIN Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan ID pelanggan PLN.
Syaiful menegaskan pengaktifan IKD menjadi syarat mutlak karena sistem membutuhkan otentikasi melalui PIN tersebut.
Dinas Sosial pun optimistis proses migrasi data dari sistem manual ke digital bisa selesai sesuai target.
Langkah ini diharapkan mampu menghapus tumpang tindih data penyaluran bansos secara permanen di Kota Padang pada masa mendatang.
