Sorong – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti ketimpangan pembangunan di kawasan timur Indonesia, khususnya Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Nevi menekankan perlunya langkah konkret untuk pemerataan akses ekonomi, energi listrik, dan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini disampaikan dalam forum bersama mitra BUMN dan kementerian terkait.
“Papua Barat Daya adalah bagian tak terpisahkan dari Republik ini,” tegas Nevi saat kunjungan kerja Komisi VI DPR RI.
Nevi menyoroti biaya logistik yang tinggi, harga BBM yang belum merata, serta kesulitan penjualan hasil pertanian dan perikanan akibat minimnya fasilitas penyimpanan dan distribusi.
Politisi PKS ini menyayangkan rendahnya rasio elektrifikasi di kampung-kampung sekitar Sorong, yang masih di bawah 80%. Padahal, pemerintah telah mengucurkan dana PMN hingga Rp10 triliun untuk perluasan jaringan listrik.
Ia mendorong PLN mempercepat pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan, termasuk memanfaatkan lahan bekas tambang.
Terkait infrastruktur digital, Nevi menyoroti kasus pemutusan jaringan tower dan pencurian kabel tembaga di Sorong Selatan yang melumpuhkan konektivitas.
“Kejahatan ini bukan hanya mengganggu komunikasi, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial,” ujarnya. Ia meminta Telkom dan Telkomsel meningkatkan patroli dan pengamanan serta mempercepat pemulihan jaringan.
Nevi menegaskan pentingnya sinergi lintas BUMN untuk menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya.
“Kami di Fraksi PKS ingin melihat perubahan nyata-di mana masyarakat Papua Barat Daya bisa merasakan kehadiran negara dalam wujud layanan dasar yang adil dan merata,” pungkasnya.
