Padang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menyoroti dugaan deforestasi dan kerusakan hutan yang meluas di sejumlah kawasan di Sumbar. Lewat unggahan di media sosial resminya, WALHI memaparkan temuan lapangan yang mereka sebut sebagai fakta buruknya kondisi hutan sekaligus lemahnya respons pemerintah dan penegak hukum.
Dalam unggahan itu, WALHI mengaitkan kerusakan hulu daerah aliran sungai (DAS) dengan aktivitas pembalakan hutan yang terjadi di beberapa wilayah. Organisasi lingkungan hidup tersebut juga menyebut ada kawasan yang telah masuk dalam pengawasan, namun hingga kini pelakunya belum diketahui.
“Fakta-Fakta Deforestasi Hutan di Sumatera Barat. Dari diamnya gubernur dan nihilnya penegakan hukum oleh kepolisian,” tulis WALHI Sumbar.
Salah satu lokasi yang disorot adalah Hulu DAS Aia Dingin di Lubuk Minturun, Kota Padang. WALHI menyebut kawasan itu pernah menjadi salah satu pemicu bencana ekologis di Sumatera Barat dan bahkan sempat disegel oleh Satgas PKH karena berada di kawasan hutan lindung.
“Namun sampai hari ini kita tak pernah tahu siapa pelaku kejahatannya,” tulis WALHI.
WALHI juga menampilkan dugaan pembalakan hutan di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto yang mereka unggah, dan disebut diambil pada 28 Desember 2025, memperlihatkan kerusakan hutan yang dinilai sangat masif.
Menurut WALHI, kerusakan di kawasan itu bisa memicu bencana ekologis yang lebih besar karena wilayah tersebut berada di hulu Daerah Aliran Sungai Indragiri yang alirannya menuju Riau.
Selain itu, WALHI menyoroti kondisi Hulu DAS Kuranji di Kota Padang. Kawasan penyangga yang semula merupakan hutan lindung disebut telah berubah menjadi area perladangan.
“Ancaman galodo bersiap datang dan mengancam warga Kota Padang,” tulis WALHI.
Dalam unggahan lain, WALHI menyinggung penanda lokasi di Google Maps bernama “Pondok Pak Dewan Dinal Ardi” yang disebut berada di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Barisan. WALHI meminta Dinas Kehutanan dan BKSDA Sumbar segera memverifikasi lokasi tersebut.
“Bila benar, kenapa bisa ada perladangan pada kawasan SM Bukit Barisan atas nama anggota DPR,” tulis WALHI.
WALHI Sumbar menilai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari kegagalan pemerintah dan aparat penegak hukum menjaga kawasan hutan dan ruang ekologis di Sumatera Barat.
Di akhir unggahannya, WALHI menggunakan seruan bernada keras dengan tulisan “WANTED”.
“Dicari pemimpin Sumatera Barat dan aparat penegak hukum untuk bertanggung jawab atas bencana ekologis hari ini,” tulis WALHI Sumbar.
