Jakarta – Pemerintah didesak untuk mempercepat pemulihan rumah warga yang rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Desakan ini datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda.
Zigo Rolanda, anggota Fraksi Golkar, menyoroti pentingnya penyediaan tempat tinggal yang layak bagi korban bencana. Menurutnya, kebutuhan akan rumah menjadi prioritas utama setelah air bersih.
“Rata-rata kebutuhan pertama warga, selain air bersih, adalah rumah,” ujar Zigo saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Berdasarkan data sementara yang ia terima, terdapat 428 rumah hanyut, 1.301 rusak berat, 1.429 rusak sedang, dan 1.302 rusak ringan. Total, lebih dari 37 ribu rumah terdampak bencana.
Menanggapi hal ini, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan kesiapan kementeriannya untuk meninjau ulang aturan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi korban bencana.
“Dalam kondisi force majeure seperti sekarang, menurut saya perlu ada kebijakan khusus,” kata Maruarar. Ia menambahkan bahwa korban bencana bisa mendapatkan BSPS lagi meskipun belum 10 tahun.
Zigo juga mengingatkan pemerintah tentang target pembangunan tiga juta rumah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap pembangunan di kawasan rawan bencana agar target tersebut tidak gagal.
