Jakarta – Gelombang PHK massal mengintai industri tekstil, DPR RI desak pemerintah bertindak cepat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengambil langkah preventif yang lebih efektif.
Netty menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenaker dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melindungi pekerja.
“Industri tekstil adalah sektor padat karya yang penting,” kata Netty, Rabu (24/12/2025).
Menurutnya, pencegahan PHK harus jadi prioritas utama.
Insentif pemerintah, seperti keringanan iuran jaminan sosial dan kebijakan pengupahan, perlu diawasi dan didukung.
Netty mengingatkan, skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan kurang efektif jika PHK terjadi secara masif.
Ia mendorong sinergi lintas kementerian untuk mencari solusi jangka pendek dan menengah.
“Perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri harus sejalan,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang kuat, Netty berharap gelombang PHK dapat ditekan dan hak-hak pekerja tetap terjaga.
