Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah membawa sejumlah usulan strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan daerah itu kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam pertemuan di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah Pemprov Sumbar untuk mempercepat penguatan ekonomi biru sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menekankan bahwa pengelolaan potensi laut Sumbar harus dilakukan secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Ia menyebut pendekatan ekonomi biru yang dijalankan sejalan dengan agenda nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan.
“Kami berkomitmen mengelola kekayaan laut Sumbar secara berkelanjutan. Tujuannya jelas: memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan,” kata Mahyeldi.
Pemprov Sumbar mengajukan empat program prioritas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program pertama adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesisir dari hulu hingga hilir.
Usulan kedua adalah integrasi budidaya perikanan air tawar dengan sistem bioflok ke dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mahyeldi meyakini langkah itu bisa menjamin ketersediaan pasokan ikan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Program ketiga yang diajukan Pemprov Sumbar ialah pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai pusat produksi hatchery udang vaname untuk wilayah barat Sumatera.
Rencana tersebut disebut telah mendapat dukungan awal dari KKP melalui kolaborasi dengan UPTD BPIU2K Karangasem. Adapun usulan keempat adalah optimalisasi tujuh kawasan konservasi perairan menjadi destinasi wisata bahari yang ramah lingkungan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon, yang mendampingi Gubernur, menyampaikan bahwa Menteri KKP menyambut positif seluruh usulan tersebut.
Menurut Syefdinon, Sakti Wahyu Trenggono menilai Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inisiatif strategis nasional yang mampu mengintegrasikan ekosistem ekonomi kelautan.
“Pak Menteri menekankan bahwa program ini akan mendongkrak produksi perikanan tangkap. Ke depan, hasilnya tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga diproyeksikan untuk pasar ekspor melalui Pelabuhan Samudra Bungus,” ujar Syefdinon.
Menteri KKP juga meminta agar budidaya bioflok segera dijalankan untuk usulan yang sudah memenuhi syarat teknis.
Selain itu, KKP mendorong penguatan sektor hulu lewat penyediaan induk ikan unggul dan pembangunan pabrik pakan guna menekan biaya produksi.
Trenggono juga menekankan agar pembangunan sektor kelautan di Sumbar dilakukan secara kolaboratif, melibatkan lintas OPD, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam kunjungan itu, Mahyeldi turut didampingi Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon. Pemprov Sumbar berharap sinergi ini menjadi langkah nyata untuk memajukan sektor kelautan daerah agar semakin berdaya saing.
