JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menilai keselamatan perkeretaapian nasional masih menyimpan persoalan serius setelah tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line di Bekasi Timur. Ia menyebut insiden itu memperlihatkan masih adanya kelemahan mendasar dalam sistem operasional kereta api di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Zigo seusai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB/Basarnas, Korlantas Polri, Ketua KNKT, Dirut PT KAI, dan Dirut PT KCI, Kamis (21/05/2026).
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan perkeretaapian nasional sudah berada pada level yang serius dan kompleks,” ujar Zigo.
Ia menjelaskan, kecelakaan berawal dari kendaraan mogok di perlintasan sebidang tidak resmi. Namun, gangguan awal itu kemudian berkembang menjadi kecelakaan besar akibat lemahnya integrasi sistem operasional dan komunikasi antarpengendali perjalanan kereta api.
Menurut Zigo, peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor teknis perjalanan kereta, tetapi juga menandakan adanya kelemahan berlapis dalam sistem operasi perkeretaapian nasional.
“Mulai dari pengaturan headway perjalanan, mixed operation antara KAJJ dan KRL, sistem persinyalan, komunikasi pusat kendali, kepadatan lintasan, ketidakpatuhan terhadap GAPEKA, hingga mitigasi keadaan darurat dan pengamanan di lapangan,” katanya.
Zigo juga mengutip data Kementerian Perhubungan yang mencatat 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir, dengan total korban mencapai 955 orang. Sekitar 80 persen dari insiden itu terjadi di perlintasan tidak terjaga.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa keselamatan perlintasan sebidang masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ucapnya.
Di sisi lain, Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia dalam menangani persoalan tersebut. Langkah itu mencakup pembatasan kecepatan perjalanan kereta, evaluasi sistem persinyalan, audit keselamatan, penutupan perlintasan liar, hingga peningkatan keselamatan pada 1.638 titik prioritas.
Pemerintah juga menyiapkan pemasangan ATP/SKKO sebagai langkah mitigasi awal untuk memperkuat keselamatan operasional perkeretaapian nasional.
Meski demikian, Zigo menilai pekerjaan rumah di sektor ini masih besar. Ia menekankan agar peningkatan keselamatan tidak hanya difokuskan pada jalan nasional, tetapi juga menjangkau jalan provinsi serta kabupaten/kota yang jumlah perlintasannya jauh lebih banyak dan sebagian besar belum memiliki sistem pengamanan memadai.
“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak kembali terulang,” tutupnya.
