Padang – Pemerintah Kota Padang menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi setelah Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi itu membahas upaya memperketat pengawasan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Sejumlah unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, para kepala daerah se-Sumatera Barat, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar, serta pemangku kepentingan lain turut hadir.
Dalam pertemuan itu, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar memaparkan sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan di lapangan. Modus tersebut meliputi penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki modifikasi, pengisian berulang memakai beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Fadly menegaskan Pemko Padang mendukung langkah pengawasan yang lebih ketat agar distribusi JBT dan JBKP berlangsung tertib, transparan, dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.
“Pemerintah Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Fadly.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperkuat karena dalam beberapa pekan terakhir antrean kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang, sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi daerah.
Fadly juga mendorong penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM subsidi secara lebih cepat. Menurut dia, langkah itu penting untuk menutup celah penyalahgunaan yang selama ini ikut memicu antrean panjang di SPBU.
Di sisi lain, Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan perlunya pengawasan yang lebih kuat di seluruh daerah agar subsidi energi dari pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama unsur terkait meningkatkan koordinasi serta pengawasan lapangan untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” ujar Mahyeldi.
Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah pengawasan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Ia menilai pengawasan yang dilakukan sejauh ini berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan dan menunjukkan berkurangnya penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code, untuk mempersempit peluang penyalahgunaan.
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumbar dalam kondisi aman. Ia menyebut, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi turun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” ucap Fakhri.
Rakor tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat sinergi pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat serta perekonomian daerah.
