Jakarta – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendorong percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman dengan meminta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menemui Menteri PKP Maruarar Sirait untuk membahas kebutuhan hunian layak di daerahnya, sejalan dengan target Program Nasional 3 Juta Rumah.
Pertemuan berlangsung di kawasan Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026), dalam suasana informal. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy.
Dalam kesempatan itu, Maruarar mengajak Annisa melihat langsung proyek percontohan penataan kawasan kumuh menjadi hunian modern di Menteng Tenggulun. Lokasi tersebut disebut menjadi salah satu referensi bagi Dharmasraya dalam menata lingkungan yang lebih layak, sehat, dan tertib.
Annisa menyampaikan bahwa kebutuhan rumah di Dharmasraya masih sangat besar. Ia mengungkapkan backlog perumahan mencapai 18.500 unit, ditambah 2.766 rumah tidak layak huni serta 23.598 kepala keluarga berpenghasilan rendah yang masih memerlukan tempat tinggal yang layak.
Selain itu, terdapat 34 kawasan kumuh di Dharmasraya dengan total luas 229,90 hektare yang membutuhkan penanganan segera. Perbaikan kawasan itu mencakup infrastruktur dasar, akses air minum, sanitasi, drainase, hingga sistem pengelolaan sampah.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah daerah mengajukan dukungan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Pemkab Dharmasraya juga mengusulkan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta aparatur sipil negara.
Annisa menegaskan Dharmasraya siap mendukung program nasional dengan menyiapkan data yang valid, lahan, dan kemudahan perizinan. Ia menilai sinergi dengan pemerintah pusat penting agar kebutuhan hunian masyarakat dapat segera terjawab.
Sebelumnya, Dharmasraya juga berhasil memperoleh bantuan penataan kawasan kumuh di Pasar Lama Pulau Punjung seluas 15,4 hektare dengan nilai Rp6,2 miliar. Pemerintah daerah berharap kerja sama dengan Kementerian PKP dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan hunian yang berkualitas.
