Jakarta – Badan Pengelola (BP) BUMN memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih terintegrasi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini ditegaskan Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, usai pertemuan dengan KPK di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Dony mengatakan, pendampingan KPK akan dilakukan sejak awal proyek agar seluruh proses hilirisasi berjalan transparan dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” ujar Dony.
Ia menambahkan, seluruh grup dan tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi juga akan mendapatkan pelatihan pencegahan korupsi untuk menekan potensi penyimpangan.
“Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Dony menilai penguatan pengawasan menjadi penting karena pemerintah menempatkan anggaran besar pada berbagai proyek strategis nasional. Dengan pendampingan sejak awal, potensi penyimpangan diharapkan bisa dicegah sebelum menimbulkan kerugian negara.
Di sisi lain, BP BUMN juga memperketat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh pejabat yang wajib melapor.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan. Saya juga berharap seluruh BUMN, setelah transformasi, memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa yang akan datang,” tegas Dony.
Melalui kolaborasi dengan KPK, BP BUMN menargetkan transformasi BUMN tidak hanya mendorong peningkatan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat budaya integritas dan tata kelola perusahaan yang bersih. Upaya ini diharapkan membuat proyek-proyek hilirisasi berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat maksimal bagi negara serta masyarakat.
