Jakarta – Pemerintah membuka peluang mengurangi jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan itu masih dibahas dan belum ditetapkan secara final.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan pemerintah menyesuaikan penyelenggaraan PON dengan kesiapan fasilitas dan kemampuan anggaran daerah. Ia menyampaikan hal itu usai memimpin rapat koordinasi bersama para gubernur terkait persiapan PON 2028.
Erick menegaskan pemerintah pusat tengah mengevaluasi seluruh aspek agar ajang olahraga nasional tersebut berjalan sukses, tertib secara administrasi, dan efisien dalam penggunaan anggaran.
“Sebenarnya sudah ada edaran, tapi itu bukan harga mati. Kami harus melihat realita apakah sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), apakah fasilitas tersedia di daerah, dan apakah anggarannya mencukupi,” ujar Erick.
Langkah perampingan itu mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang pembangunan arena atau venue baru untuk PON 2028. Pemerintah ingin mencegah fasilitas olahraga kembali terbengkalai setelah ajang besar usai digelar.
“Bapak Presiden tidak menginginkan adanya pembangunan venue baru. Realitanya, banyak sekali venue setelah PON tidak maksimal penggunaannya, bahkan mangkrak,” tegas Erick.
Meski begitu, pemerintah tetap memprioritaskan 21 cabang olahraga unggulan yang masuk dalam peta jalan olahraga nasional dan Olimpiade. Erick menekankan PON ke depan harus berfokus pada efisiensi dan prestasi, bukan pada penambahan jumlah pertandingan.
Sebagai tindak lanjut, Kemenpora akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menyelaraskan nomor pertandingan. Pemerintah juga berencana memperketat aturan perpindahan atlet antarprovinsi guna mencegah praktik “bajak-membajak” atlet yang kerap muncul menjelang PON.
