Padang – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat pada 2025 naik signifikan dan kini masuk kategori tinggi secara nasional. Nilai IDI Sumbar tercatat meningkat dari 78,83 pada 2024 menjadi 80,08 pada 2025.
Peningkatan itu terungkap dalam evaluasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Bappenas, Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya diumumkan dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebut capaian tersebut lahir dari kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat, kondusif, dan inklusif di Ranah Minang.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, masyarakat, akademisi, politisi, media, dan ormas serta seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai, naiknya posisi Sumbar dari kategori sedang ke tinggi menjadi sinyal positif bahwa tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan pelayanan masyarakat semakin responsif terhadap kebutuhan warga.
Meski begitu, Mahyeldi menegaskan pemerintah daerah tidak akan berhenti memperkuat praktik demokrasi di Sumbar. Upaya itu akan ditempuh melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan pendidikan politik masyarakat, serta penjagaan ruang kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
“Demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim, mengatakan kenaikan IDI Sumbar dipengaruhi membaiknya pengimplementasian sejumlah indikator penting. Di antaranya stabilitas sosial politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Capaian ini merupakan hasil evaluasi nasional yang dilakukan secara komprehensif oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif selama satu tahun penuh,” jelas Mursalim.
Ia menjelaskan, penilaian IDI mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang diterjemahkan ke dalam 22 indikator penilaian. Meski hasilnya membaik, Mursalim mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai bersama, terutama penguatan literasi digital masyarakat dan potensi disinformasi serta polarisasi di media sosial.
“Ke depan, Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi,” ujarnya.
Mursalim menambahkan, capaian ini memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial politik, pembangunan daerah, dan penguatan demokrasi yang partisipatif serta berkelanjutan. Ia berharap hasil tersebut memberi dampak positif bagi daerah dan masyarakat Sumbar secara umum.
