Jatinangor – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengingatkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Sumbar untuk menyiapkan diri menjadi birokrat yang berintegritas, adaptif terhadap perubahan digital, dan mampu memberi pelayanan publik yang berkualitas. Menurut Mahyeldi, tantangan pemerintahan ke depan hanya bisa dijawab oleh aparatur yang kompeten, memiliki karakter kepemimpinan, dan mendapat kepercayaan masyarakat.
Mahyeldi menegaskan, profesi pamong merupakan amanah besar yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap praja diminta mulai membangun kepemimpinan sejak dini melalui rekam jejak, integritas, kompetensi, dan kepercayaan selama masih menempuh pendidikan.
“Jabatan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mengabdi. Kepemimpinan tidak dibangun oleh jabatan, tetapi oleh integritas, kompetensi, serta rekam jejak,” ujar Mahyeldi saat memberikan pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumbar di Aula Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Ia menyampaikan, birokrasi adalah tulang punggung negara sehingga setiap aparatur harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan ASN, katanya, tidak diukur dari tingginya jabatan yang diraih, melainkan dari kualitas pelayanan publik dan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Mahyeldi juga menyoroti tantangan birokrasi saat ini yang semakin kompleks. Aparatur dituntut beradaptasi dengan teknologi, memanfaatkan data dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, efektif, dan berorientasi hasil.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Aparatur harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun yang paling menentukan tetaplah kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan strategis seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga penanggulangan bencana hanya bisa diatasi lewat kolaborasi dan soliditas seluruh unsur pemerintahan. Karena itu, pemimpin dituntut hadir di tengah masyarakat, cepat mengambil keputusan, dan bekerja secara kolaboratif.
“Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki karakteristik kebencanaan yang tinggi. Kita membutuhkan aparatur yang tanggap, adaptif, mampu bekerja di bawah tekanan, serta siap hadir melayani masyarakat dalam situasi apa pun,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengajak para praja menjaga nilai-nilai kepamongprajaan dan falsafah Tungku Tigo Sajarangan sebagai dasar menjaga persatuan dan memperkuat semangat pengabdian. Ia berharap para calon aparatur itu dapat meneladani kontribusi tokoh bangsa asal Sumatera Barat, seperti Bung Hatta, yang berperan besar bagi lahirnya Indonesia.
Selain itu, Mahyeldi mengingatkan Praja asal Sumbar untuk tetap menjunjung kejujuran, rendah hati, terbuka terhadap kritik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.
“Indonesia Emas 2045 membutuhkan aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan mampu bekerja melampaui kepentingan pribadi maupun kelompok. Jadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai tujuan utama dalam setiap langkah yang kita ambil,” pesannya.
Di sisi lain, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Budi Arwan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Sumbar beserta rombongan. Ia menilai pertemuan itu menjadi bukti perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap para praja yang tengah menempuh pendidikan di IPDN.
Budi menjelaskan, saat ini terdapat 75 Praja IPDN asal Sumatera Barat, terdiri atas 34 Praja Pratama, 22 Praja Madya, dan 19 Praja Utama. Pertemuan tersebut berawal dari aspirasi para praja yang menginginkan silaturahmi dan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama menjalani pendidikan di kampus kepamongprajaan itu.
Audiensi berlangsung hangat dan akrab. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Budi Arwan, Ketua IKAPTK Sumbar Martias Wanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, jajaran kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, dosen, alumni APDN/STPDN/IPDN, dan pengurus Majelis Korps Praja (MKP).
Kegiatan tersebut tak hanya mempererat hubungan antara Pemprov Sumbar dan keluarga besar IPDN, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan kader birokrasi yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
