Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat penanganan bantuan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi setelah mengikuti rapat evaluasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (6/7/2026). Rapat yang digelar secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang itu diikuti Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama jajaran terkait.
Rapat tersebut dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan dihadiri 42 kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang wilayahnya terdampak bencana pada akhir 2025.
Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan perlu ada percepatan penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) karena realisasinya di sejumlah daerah masih belum mencapai target.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan, pemerintah pusat menargetkan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang selesai pada 2026. Sementara itu, pembangunan hunian tetap atau huntap ditargetkan tuntas pada 2027.
Pemerintah pusat juga mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit agar lebih layak bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Maigus Nasir menegaskan Pemko Padang berkomitmen mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia meminta organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah bergerak lebih cepat agar warga segera mendapatkan kepastian.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” ujar Maigus.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, yang ikut mendampingi dalam rapat itu menyampaikan, bantuan stimulan untuk 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang sudah disalurkan.
Saat ini, Pemko Padang masih memproses enam kepala keluarga tambahan serta 23 unit huntap mandiri yang tengah diperiksa Inspektorat BNPB.
Hendri menjelaskan, kebutuhan huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah itu, 240 unit akan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan sisanya lewat dukungan BNPB.
“Pembangunan 85 unit huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sudah berjalan. Adapun pembangunan 183 unit huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan mulai Agustus 2026. Dengan progres ini, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang selesai sesuai target BNPB pada 2027,” kata Hendri.
