Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah menuai sorotan tajam terkait anggaran dan efektivitasnya.

Program ambisius ini, yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil, dinilai berpotensi membebani keuangan negara yang saat ini tengah mengalami tekanan.

Anggaran ratusan triliun rupiah yang dibutuhkan untuk menjalankan MBG secara nasional memunculkan pertanyaan tentang prioritas anggaran di tengah sektor lain yang juga membutuhkan perhatian mendesak.

“Di tengah kondisi fiskal negara yang sedang menanggung berbagai beban, penambahan program sebesar MBG menjadi pertanyaan besar yaitu apakah negara benar-benar sanggup menanggung beban anggaran ini dalam jangka panjang?” tulis sebuah analisis kebijakan publik dari Universitas Andalas.

Selain masalah anggaran, kesiapan daerah dalam menjalankan program ini juga menjadi perhatian.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan infrastruktur yang belum merata dikhawatirkan akan kesulitan menjamin distribusi makanan bergizi yang merata ke seluruh pelosok negeri.

Potensi penyimpangan anggaran juga menjadi kekhawatiran serius.

Program pengadaan makanan dalam skala besar sangat rentan terhadap praktik korupsi, seperti markup harga dan distribusi fiktif.

Meski demikian, program MBG juga dipandang sebagai upaya penting untuk mengatasi masalah stunting yang masih menjadi ancaman bagi masa depan bangsa.

Namun, efektivitas program ini akan lebih optimal jika diimbangi dengan edukasi gizi kepada masyarakat dan perbaikan sanitasi serta akses air bersih.

Para ahli menyarankan agar pemerintah menerapkan program MBG secara bertahap, dimulai dari daerah dengan prevalensi stunting tertinggi dan infrastruktur yang memadai.

Pendekatan bertahap ini akan memberikan ruang untuk evaluasi dan perbaikan sebelum program diperluas secara nasional.

Sebelum menjalankan program ini secara penuh, pemerintah didesak untuk membuka ruang diskusi publik yang lebih luas, melibatkan para ahli, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menilai kesiapan dan risiko yang mungkin muncul.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *