Padang – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat mengatasi krisis air bersih yang melanda warganya pascabencana hidrometeorologi. Prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan air bagi warga terdampak, terutama di tengah musim kemarau.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, terjun langsung meninjau perbaikan infrastruktur pengairan di Daerah Irigasi (DI) Koto Tuo dan DI Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (27/1/2026).
Fokus utama adalah pembangunan intake (pintu air) sementara. Langkah ini krusial untuk mengembalikan aliran air ke permukiman dan lahan pertanian yang kekeringan.
“Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, UPTD Balai SDA Wilayah Utara, serta partisipasi masyarakat, kita akan membangun intake sementara,” tegas Fadly Amran.
Selain itu, Pemko Padang menyiapkan solusi jangka pendek dengan mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki PDAM. Hidran umum juga disiapkan di titik-titik strategis.
Untuk solusi jangka panjang, ratusan sumur bor komunal akan dibangun di fasilitas publik seperti masjid dan musala.
Pemko Padang juga berencana membangun infrastruktur permanen seperti sabo dam dan cek dam. Normalisasi hulu sungai juga menjadi agenda penting untuk mencegah bencana serupa terulang.
“Kita telah mengajukan usulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp3,6 triliun kepada Pemerintah Pusat,” ungkap Fadly Amran. Dana tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, sosial, dan ekonomi Kota Padang.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menambahkan bahwa langkah darurat lainnya meliputi normalisasi sungai, pemasangan bronjong, dan optimalisasi jaringan irigasi.
Di DI Koto Tuo, pengerjaan saluran kiri dilanjutkan dengan sistem pompanisasi berkapasitas 500 liter per detik. Sementara di DI Lubuk Minturun, pembangunan intake sementara dan pembersihan saluran menjadi prioritas.
