Padang – Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Barat (Sumbar) berupaya keras menekan laju inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Komitmen ini muncul di tengah ancaman krisis pangan akibat bencana hidrometeorologi.
Inflasi di Kota Padang mencapai 3,65 persen pada November 2025, dipicu oleh banjir dan longsor yang mengganggu pasokan bahan pangan.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan bahwa bencana tersebut telah merusak infrastruktur irigasi pertanian. Akibatnya, 3.146 hektare lahan bermasalah dan 206 kelompok tani terdampak.
“Inflasi sulit dikendalikan jika irigasi tidak segera diatasi,” tegas Maigus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumbar, Kamis (11/12/2025).
Maigus menambahkan, empat kecamatan di Padang, yaitu Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, dan Pauh, mengalami dampak terparah dengan 176,25 hektare lahan pertanian tertimbun.
Kondisi ini memicu kenaikan harga beras, cabai, dan telur ayam akibat terganggunya distribusi. Maigus berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera memberikan dukungan untuk perbaikan irigasi.
“Lahan yang tidak bisa ditanami berpotensi menambah warga yang butuh suplai beras,” pungkasnya. Pemda se-Sumbar berupaya mencari solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Nataru.
