Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat pemulihan pascabencana dengan mengoptimalkan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dana itu diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur, memulihkan pelayanan publik dan ekonomi warga, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan hal itu saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Rapat tersebut diikuti jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta para kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak.
Mahyeldi mengatakan tambahan TKD menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah bergerak lebih cepat agar manfaat anggaran segera terasa oleh masyarakat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan, menetapkan prioritas kerja, serta mendokumentasikan setiap tahap pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Mahyeldi turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi capaian pembangunan agar kepercayaan publik semakin menguat.
Dari pemerintah pusat, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kemendagri melalui Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah, Fernando Siagian, memastikan seluruh tambahan TKD bagi daerah terdampak bencana sudah disalurkan sejak April 2026. Ia meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran itu karena dana tersebut memang diperuntukkan bagi percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Dengan begitu, penanganan bencana diharapkan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan disiapkan sejak awal.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberi apresiasi atas capaian Sumbar. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar masuk tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia.
Ia juga menyebut rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar sudah kembali memasuki musim tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah terdampak bencana. Dari jumlah itu, Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan sejak Februari hingga April 2026.
Khusus Pemprov Sumbar, alokasi yang diterima mencapai Rp534 miliar dan dilaksanakan melalui 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Porsi terbesar berada pada Dinas PSDA, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya. Pemerintah berharap dana tersebut segera direalisasikan agar pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
