Semarang – Pengamat lingkungan khawatirkan dampak pengurangan lahan hutan negara yang dikelola PT Perhutani. Penyusutan lahan mencapai 1,1 juta hektare dan berpotensi memicu bencana ekologis di Pulau Jawa.
Pendiri Bank Tani, Masril Koto, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi hutan Jawa yang semakin memprihatinkan. Ia menyebutkan, dari total 2,4 juta hektare hutan Perhutani, kini hanya tersisa 1,3 juta hektare.
“Saya khawatir, Jawa akan kian panas karena hutannya diambil,” ujar Masril di Semarang, Selasa (3/3/2026).
Masril menyoroti bahwa 1,1 juta hektare lahan yang diambil alih tersebut kurang terawat. Bahkan, sekitar 200 ribu hektare hutan jati telah ditebang dan ditinggalkan.
Ia juga mengingatkan potensi bencana banjir dan longsor seperti yang terjadi di Sumatera, dapat melanda Jawa jika kondisi ini terus berlanjut.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penataan ulang pengelolaan hutan di Jawa melalui penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kebijakan ini mengambil alih sebagian lahan hutan produksi dan lindung yang sebelumnya dikelola Perhutani.
KLHK menetapkan sekitar 1,1 juta hektare Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Jawa dan Madura sebagai KHDPK.
Pemerintah berdalih pengambilalihan ini bertujuan memperbaiki tata kelola hutan, menyelesaikan konflik tenurial, melaksanakan perhutanan sosial, dan merehabilitasi lahan kritis.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Serikat karyawan Perhutani sempat menolak karena khawatir akan mengganggu kelestarian hutan dan pengelolaan BUMN.
Masril berharap pemerintah segera mengembalikan sisa lahan yang belum dikelola kepada Perhutani. Ia menekankan pentingnya menjaga luas hutan di Jawa minimal 30 persen dari total luas wilayah.
