PADANG – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kunjungan kerja (kunker), terkait pembahasan tindak lanjut Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) tahun 2025 ke Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat, Senin (10/11).
Kedatangan rombongan yang dikoordinatori Cherint Iralloza Tasya Senator asal Sumbar dan diketuai Senator Dapil Jambi Dr Elviana (Wakil Ketua II), Senator Dapil Kalimantan Timur Sinta Rosma Yenti (Wakil Ketua III), Darwati A Gani (Dapil Aceh), K.H Muhammad Nuh (Dapil Sumatera Utara), Arif Eka Saputra (Riau), Almira Nabila Fauzi (Dapil Lampung), Dinda Rembulan (Dapil Kepulauan Bangka Belitung), Dwi Ajeng Sekar Respaty (Dapil Kepulauan Riau), Casytha A Kathmandu (Dapil Jawa Tengah), R.A Yashinta Sekarwangi Mega (Dapil D.I Yogyakarta), I Komang Merta Jiwa (Dapil Bali), Evi Apita Maya (Dapil Nusa Tenggara Barat), Sitti Aseanti (Kalimantan Tengah), Gusti Farid Hasan Aman (Dapil Kalimantan Selatan), Larasati Moriska (Dapil Kalimantan Utara), Andhika Mayrizal Amir (Dapil Sulawesi Tengah), Leni Andriani Surunuddin (Sulawesi Tenggara), Jufri Mahmud (Sulawesi Barat), disambut hangat Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Sudirman Eko Putra.
“Kedatangan kami kesini adalah dalam rangka kunjungan kerja, rapat bersama dengan BPK RI Perwakilan Sumbar dalam hal evaluasi IHP tahun 2025. Dalam setahun itu ada dua semester pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Sengaja kami kesini, karena Pemerintah Daerah Sumbar berprestasi tiga kali berturut-turut mendapatkan WTP. Ditambah pula ada tiga kabupaten semenjak 2020 meraih WTP terus. Sebenarnya WTP itu bukan prestasi, melainkan keharusan sesuai standar akuntansi,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan kedatangannya, juga meninjau tindak lanjutnya temuan berulang kekurangan volume, rancangan anggaran spek anggaran tidak sesuai dan biaya perjalanan dinas. Tiga ciri temuan BPK RI sering terjadi di seluruh Indonesia. “Kami berharap temuan berulang-ulang ini di stop dong. Jika terjadi lagi, untuk apa dilakukan pemeriksaan setiap tahun,” harap Dr Elviana.
Harapan senada disampaikan Cherint Iralloza Tasya. “Kami berharap tidak ada lagi temuan persoalan berulang-ulang di tengah efisiensi anggaran yang mementingkan kebutuhan daerah daerah dibandingkan kebutuhan lainnya,” harapnya. Lebih lanjut dikatakannya, melalui kunker ini memberikan manfaat khusus terkait transparansi dari BPK RI perwakilan Sumbar.
“Sebab, dari hasil pertemuan kita bisa melihat tindak lanjut dari BPK RI Perwakilan Sumbar tidak sampai 80 persen. Jika menembus, angka lebih, tentu keuangan kita bisa lebih dari keuangan daerah kita lebih dari semesti yang ada. Kita selalu mengingatkan OPD untuk mematuhi IHPS yang telah dijabarkan agar tidak terjadi lagi persoalan berulang lagi,” ucapnya.
Dari kunker ini, rombongan mendapatkan masukan dari daerah-daerah untuk dibawa dalam rapat konsultasi dengan BPK RI pada 25 November mendatang. (009)
