Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mempercepat perampingan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari reformasi besar perusahaan pelat merah. Dari lebih dari 1.000 BUMN yang ada saat ini, jumlahnya ditargetkan menyusut menjadi sekitar 250 perusahaan agar lebih efisien dan memiliki tata kelola yang lebih baik.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Nasional, Sabtu (27/6/2026). Dalam forum tersebut, ia sempat berbincang langsung dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, soal target akhir jumlah BUMN.
“BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada,” kata Prabowo saat mengawali penjelasannya mengenai kondisi perusahaan-perusahaan negara.
Prabowo mengatakan pemerintah terus membenahi BUMN yang selama ini dinilai belum efisien.
“Ini sedang kita bersihkan. Sedang kita tertibkan,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan BUMN dalam proses restrukturisasi yang sedang berjalan.
“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300,” katanya.
Tak lama kemudian, Prabowo menoleh ke arah Dony Oskaria yang hadir di lokasi acara.
“Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?” tanya Presiden.
Dony menjawab bahwa target akhir perusahaan negara berada di kisaran 250.
“Ujungnya nanti sekitar 250, pak,” jawab Dony.
Jawaban itu langsung ditanggapi Prabowo. Ia menilai perampingan perlu dilakukan agar BUMN tidak lagi terbebani biaya operasional yang tinggi.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead,” tegasnya.
Prabowo menambahkan, rasionalisasi harus segera diselesaikan supaya BUMN menjadi lebih efisien dan mampu memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat.
“Kita sekarang mau rasionalisasi agar lebih efisien. Saya minta dalam tahun ini harus selesai,” ujarnya.
Presiden juga menargetkan transformasi itu rampung dalam dua tahun sehingga seluruh BUMN bisa memiliki tata kelola yang lebih baik.
“Dalam dua tahun kita akan membuat BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk rakyat,” katanya.
Di sisi lain, Dony Oskaria memastikan proses perampingan BUMN tidak akan disertai pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut dia, seluruh pegawai tetap dipertahankan dan masuk ke perusahaan hasil konsolidasi.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony.
Ia menjelaskan Danantara saat ini tengah melakukan streamlining terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026. Dony menambahkan, sekitar 52 persen BUMN masih merugi dengan total kerugian mencapai Rp20 triliun, sehingga konsolidasi menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi.
Meski begitu, ia menegaskan biaya pegawai jauh lebih kecil dibanding penghematan yang bisa diperoleh dari restrukturisasi.
“Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” katanya.
Dony kembali menegaskan tidak ada pengurangan pegawai dalam proses konsolidasi tersebut. Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.
“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka,” tegasnya.
Selain memastikan tidak ada PHK, Dony menyebut program konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp50 triliun per tahun. Efisiensi itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga entitas di bawahnya yang selama ini disebut menimbulkan inefisiensi.
Menurut Dony, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina sudah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS. Pola serupa akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi agar perusahaan negara menjadi lebih ramping, sehat, efisien, dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
