Sibolga – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara, mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp90,52 miliar agar pemulihan pascabencana segera dirasakan masyarakat.
Dalam rincian APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2026, tambahan TKD itu dialokasikan untuk infrastruktur sebesar Rp60,12 miliar, pendidikan Rp16,02 miliar, urusan lainnya Rp8,58 miliar, dan kesehatan Rp5,80 miliar. Penggunaan anggaran tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 32 Tahun 2026.
Porsi terbesar masuk ke sektor infrastruktur, yakni sekitar 66,4 persen dari total tambahan TKD. Langkah ini disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan sarana publik dan perlindungan kawasan rawan bencana setelah hidrometeorologi melanda Kota Sibolga dan berdampak pada empat kecamatan.
Bencana itu menelan 57 korban jiwa dan menyebabkan 15 orang luka berat. Selain itu, 397 rumah rusak berat dan 55 rumah rusak sedang.
Koordinator Wilayah Sumatera Utara Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan dana yang sudah tersedia serta mendukung pelaksanaan program kementerian dan lembaga.
“Seluruh OPD yang terlibat agar memanfaatkan dana TKD yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah serta memberikan dukungan maksimal terhadap pekerjaan kementerian dan lembaga. Setiap tahapan kegiatan harus dikawal, dan apabila terdapat kendala agar segera dilaporkan kepada Satgas PRR,” kata Fadjar saat memimpin Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR meninjau Kota Sibolga, Selasa (28/7/2026).
Selain TKD tambahan, sejumlah pekerjaan di Sibolga juga mendapat dukungan dari anggaran belanja tambahan kementerian dan lembaga. Satgas PRR meminta pemerintah kota memperkuat koordinasi dengan instansi terkait karena sebagian pekerjaan diproyeksikan mulai berjalan pada Agustus 2026.
Kepala Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, menekankan pentingnya konsistensi data dan pengawasan anggaran.
“Anggaran belanja tambahan yang sudah dialokasikan untuk Kota Sibolga harus dimaksimalkan, diawasi pada setiap proses pengerjaan, dan dilaporkan kepada Satgas. Koordinasi dengan kementerian terkait juga perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan input data anggaran,” ujar Tamimi.
Dalam peninjauan layanan kesehatan, tim menemukan sejumlah alat kesehatan di Puskesmas Pembantu Hutabarangan mengalami kerusakan. Bangunan fasilitas itu juga mulai miring karena berada di belakang bukit.
Satgas PRR akan berkoordinasi dengan penanggung jawab Kementerian Kesehatan agar usulan penanganan dapat segera ditindaklanjuti.
Di sektor pengendalian bencana, normalisasi Sungai Aek Doras dan Sungai Sihopo-hopo telah dilakukan untuk menekan risiko luapan saat hujan deras. Perbaikan tebing Tangga Seratus kini sudah mencapai 80 persen, sementara relokasi tempat pemrosesan akhir Aek Parombonan ke lokasi yang lebih aman mencapai 60 persen.
Pemulihan hunian juga terus berjalan. Sebanyak 114 unit hunian tetap yang dibangun Buddha Tzu Chi telah rampung, sedangkan 86 unit lainnya masih dikerjakan.
Satgas PRR mendorong penyelesaiannya agar rumah-rumah itu segera ditempati, disertai bantuan isi hunian dan percepatan penerbitan sertifikat rumah oleh Pemerintah Kota Sibolga. Sementara itu, bantuan jaminan hidup tahap pertama dan kedua telah terealisasi 100 persen, sedangkan tahap ketiga masih dalam proses pengusulan.
Satgas PRR juga meminta Pemerintah Kota Sibolga mengawal rencana aksi kementerian dan lembaga, mempercepat pemanfaatan tambahan TKD secara tertib, serta melaporkan perkembangan pekerjaan secara berkala.
