Jakarta – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mulai menggeser fokus pemulihan dari penanganan darurat ke pembangunan permanen, seiring membaiknya layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan langkah itu diperlukan agar infrastruktur yang sebelumnya hanya berfungsi sementara bisa diperkuat menjadi permanen. Menurut dia, percepatan pembangunan menjadi kunci agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan normal.
“Prioritas utama ke depan adalah infrastruktur. Kami harus mempermanenkan jalan, jembatan, serta infrastruktur daerah yang belum tersentuh, baik dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun diambil alih oleh pemerintah pusat,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Tito menjelaskan, pemulihan di wilayah terdampak menunjukkan perkembangan positif. Aktivitas pemerintahan dan ekonomi perlahan kembali berjalan, sementara kebutuhan penanganan darurat dilaporkan terus menurun.
Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit di daerah terdampak kini sudah kembali beroperasi penuh. Pemerintah juga memperkuat layanan puskesmas agar masyarakat tetap mudah mengakses layanan kesehatan.
Perbaikan juga terlihat di sektor pendidikan. Sebagian besar sekolah telah kembali menggelar kegiatan belajar mengajar, meski beberapa masih memakai fasilitas darurat atau menunggu proses relokasi.
Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) hampir tuntas. Satgas PRR mencatat sebanyak 20.104 unit huntara telah selesai dibangun atau 97 persen dari target 20.674 unit.
“Laporan dari rapat Selasa lalu, para bupati, terutama di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, menyatakan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda,” kata Tito.
Selain hunian, sejumlah infrastruktur dasar lain juga sudah kembali normal, termasuk jaringan listrik, operasional SPBU, dan pasar rakyat.
Tito menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur permanen tidak hanya ditujukan untuk memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
