Arosuka – Pemerintah Kabupaten Solok memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran melalui pembaruan data yang akurat dan terverifikasi. Langkah itu dibahas dalam diskusi verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, SST, M.Ec.Dev., Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Ir. Desmalia Ramadhanur, dan Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok Nafri, S.T., M.T., M.Sc.
Wakil Bupati Solok H. Candra menegaskan sinkronisasi dan pemutakhiran data menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang berhak.
Menurut dia, Pemkab Solok bersama BPS, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan petugas lapangan terus melakukan pembenahan serta verifikasi data secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, untuk wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Solok termasuk daerah yang cukup baik dalam melakukan update dan pemutakhiran data. Ini berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPS, Dinas Sosial, serta para pendamping PKH dan petugas lapangan,” ujar Candra.
Ia menjelaskan, validasi data menjadi salah satu faktor utama untuk mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan sekaligus mencegah penyaluran bansos yang salah sasaran.
Selain itu, Pemkab Solok juga menjalankan labelisasi rumah penerima bantuan sosial sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
“Kita turun langsung ke lapangan dan melakukan labelisasi rumah penerima bantuan. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi,” katanya.
Langkah itu mendapat respons positif dari masyarakat. Setelah labelisasi dilakukan, lebih dari 1.300 warga secara sukarela memilih tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan karena merasa kondisi ekonomi mereka sudah membaik.
“Setelah dilakukan labelisasi, lebih dari 1.300 orang dengan kesadaran sendiri tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Ini menjadi gebrakan luar biasa dari Dinas Sosial bersama BPS dan para pendamping PKH,” tambahnya.
Meski begitu, Candra menegaskan data yang valid dan terverifikasi tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan program pemerintah, terutama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Solok.
“Dengan data yang valid dan terverifikasi, Insya Allah seluruh program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemkab Solok dan BPS.
Ia berharap kerja sama itu terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas data pembangunan daerah serta mendukung berbagai program pemerintah berbasis data akurat.
“Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin solid. BPS tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar semangat memperbaiki berbagai indikator pembangunan dapat terus berjalan,” ujar Bambang.
