Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menilai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk di sektor pertahanan dan keamanan maritim.
Ia juga menegaskan sertifikasi kompetensi berperan sebagai alat ukur untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan yang profesional, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi modern.
Pernyataan itu disampaikan Afriansyah saat menghadiri Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut Afriansyah, sertifikasi kompetensi bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional.
“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujarnya.
Ia menyebut peningkatan kualitas sertifikasi menjadi langkah penting untuk menyiapkan sumber daya manusia maritim yang tangguh di tengah perubahan geopolitik global dan kemajuan teknologi yang berlangsung cepat.
Situasi itu, kata dia, menuntut personel TNI Angkatan Laut memiliki kompetensi yang relevan, disiplin tinggi, dan kesiapan menghadapi tantangan baru.
Afriansyah menambahkan, status Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membuat wilayah maritim memiliki peran strategis, baik untuk pertahanan negara maupun aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional.
“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi kolaborasi TNI Angkatan Laut bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL dalam memperkuat sistem sertifikasi berbasis standar profesi.
Afriansyah menekankan pentingnya sinergi pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi untuk mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas,” pungkasnya.
