Hyderabad – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan masa depan atau future skills forecasting sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif.
Usulan itu ia sampaikan dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Hyderabad, India, pada Rabu (15/7/2026).
Yassierli menilai pemetaan keterampilan menjadi kunci untuk menghadapi disrupsi yang dipicu perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau.
“Indonesia memandang penting pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan masa depan melalui mekanisme BRICS CONNECT,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut dapat membantu negara anggota menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja terkini.
Dalam forum itu, Yassierli juga memaparkan upaya Indonesia menjaga ketahanan pasar kerja nasional.
Pemerintah, kata dia, kini memprioritaskan perluasan akses jaminan sosial bagi pekerja informal serta penguatan perlindungan bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Selain itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan inklusivitas pasar kerja bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat di wilayah terpencil.
Sebagai langkah konkret, Indonesia telah membangun pusat pelatihan vokasi khusus penyandang disabilitas yang dilengkapi teknologi asistif.
“Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara anggota lainnya dalam menghadirkan solusi nyata bagi dunia usaha dan pekerja,” tambahnya.
Tahun ini, pemerintah menargetkan 150 ribu peserta Program Pemagangan Nasional dan 300 ribu peserta Pelatihan Vokasi Nasional.
Penciptaan lapangan kerja juga didorong melalui sejumlah program strategis, seperti hilirisasi komoditas, pembangunan Kampung Nelayan Modern, dan Program Makan Bergizi Gratis.
Untuk mempercepat layanan, pemerintah telah mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja berbasis digital dengan dukungan analisis data real-time.
Sistem itu memungkinkan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun ekosistem dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Yassierli.
