Jakarta – Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat. Program ini ditujukan untuk membuka kembali konektivitas antardaerah sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini membebani perekonomian daerah.
Rencana reaktivasi tersebut mencakup lintasan Pariaman, Padang Panjang, Singkarak, Solok, Muara Kalaban, hingga Sawahlunto. Informasi ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi @andre_rosiade, Rabu (4/6/2026).
Dalam unggahan itu, Andre Rosiade menulis bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada pengembangan transportasi kereta api di Sumbar.
“Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pengembangan transportasi kereta api di Sumatra Barat. Melalui program reaktivasi jalur kereta api di Sumbar dari Pariaman – Padang Panjang – Singkarak – Solok – Muara Kalaban – Sawahlunto,” tulis Andre Rosiade.
Pemerintah menilai pembukaan kembali jalur tersebut dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, sehingga biaya logistik bisa ditekan. Di sisi lain, proyek ini juga diharapkan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Unggahan itu langsung memicu beragam tanggapan dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial menyambut positif rencana tersebut dan berharap proyeknya segera berjalan.
“Tolong dipercepat pak kalau emg benar… Pengen kali rasain kereta lintas Sumbar dengan pemandangan gunung dan sungai-sungai yang indah,” tulis seorang warganet.
Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan arah kebijakan reaktivasi jalur tersebut. Sebagian warganet meminta pemerintah lebih dulu memperbaiki jalan rusak, sementara yang lain menyoroti kemungkinan jalur itu digunakan untuk kepentingan angkutan batu bara dari Sawahlunto.
“Tujuan untuk rakyat atau untuk batu bara ko pak? Pemerintah kan acok bukak fasilitas untuk keperluan tambang… Bukan kepentingan rakyat,” tulis akun lainnya.
Selain soal tujuan, pilihan rute juga ikut diperdebatkan. Sebagian warganet menilai jalur Padang-Bukittinggi lebih mendesak karena kerap macet dan dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sebagai catatan, sejumlah lintasan kereta di Sumbar memang sudah lama tidak beroperasi. Rencana reaktivasi ini sebelumnya juga pernah muncul pada pemerintahan terdahulu, tetapi belum terwujud secara maksimal.
Kini, dengan anggaran Rp300 miliar yang sudah disiapkan, publik menunggu kepastian jadwal pelaksanaannya. Proyek ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan komitmen membangun konektivitas dan menurunkan biaya logistik di Sumatera Barat.
