Padang – Bank Indonesia meminta pemerintah daerah di Sumatera Barat memperketat pengawasan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, menyusul potensi meningkatnya tekanan inflasi akibat naiknya konsumsi masyarakat, gangguan pasokan pangan, dan dampak cuaca.
Peringatan itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Sumbar, Padang, Selasa (12/5/2026).
Ikram menyebut inflasi Sumbar hingga April 2026 masih berada dalam kendali dan sesuai target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen. Ia menegaskan, capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujarnya, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Meski demikian, Bank Indonesia menilai kewaspadaan tetap diperlukan karena sejumlah faktor berpotensi mendorong kenaikan harga dalam waktu dekat. Salah satunya, kemungkinan turunnya produksi pangan di Pulau Jawa akibat dampak El Nino.
Menurut Ikram, jika produksi pangan di Jawa menurun, daerah itu akan mencari pasokan ke wilayah lain, termasuk Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi distribusi pangan di daerah.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” katanya.
Selain faktor cuaca, BI juga menyoroti lonjakan konsumsi masyarakat yang biasanya terjadi menjelang Idul Adha. Peningkatan permintaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dikhawatirkan ikut memberi tekanan pada harga.
Bank Indonesia juga mencermati kenaikan daya beli masyarakat seiring meningkatnya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga berpotensi memicu inflasi jika pasokan tidak memadai.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Ikram.
Selain sektor pangan, BI meminta pemerintah daerah memperhatikan distribusi energi serta mewaspadai risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pengendalian inflasi menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Ia mengatakan, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dunia usaha dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap terjaga.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi ini dirancang untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah secara digital.
