Padang – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajukan usulan pembangunan infrastruktur senilai Rp157,3 miliar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2027. Fokus utama anggaran tersebut diarahkan untuk menggenjot sektor ekonomi melalui perbaikan akses jalan.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyampaikan usulan tersebut di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026). Ia menekankan bahwa konektivitas jalan provinsi menjadi kunci utama dalam memperlancar distribusi hasil bumi dan mobilitas masyarakat.
“Infrastruktur jalan adalah urat nadi ekonomi. Dengan kondisi jalan yang baik, distribusi hasil produksi masyarakat akan lebih efisien, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terakselerasi secara merata,” ujar Annisa.
Beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas rehabilitasi di antaranya jalur Simpang Koto Baru-Junction, Junction-Abai Siat (perbatasan Jambi), Simpang Sikabau-Simpang Koto Baru, serta Simpang Koto Baru-Tanjung Simalidu. Ruas-ruas ini dinilai vital untuk mendukung kawasan swasembada pangan dan energi di Dharmasraya.
Selain jalan provinsi, Pemkab Dharmasraya juga mengusulkan peningkatan jalan kabupaten yang menghubungkan koridor ekonomi strategis, mulai dari Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, dan Timpeh. Langkah ini bertujuan memperkuat rantai pasok komoditas unggulan seperti padi, karet, kelapa sawit, dan sektor peternakan.
Tidak hanya infrastruktur jalan, paket usulan tersebut juga mencakup pengembangan ekosistem ekonomi lainnya. Dharmasraya mengajukan program revitalisasi pasar, pembangunan pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, hingga penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyatakan bahwa keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci utama dalam mewujudkan target pembangunan daerah yang efektif.
Padang – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajukan anggaran sebesar Rp157,3 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur strategis pada tahun 2027. Fokus utama usulan tersebut adalah perbaikan jalan provinsi yang menjadi urat nadi ekonomi daerah.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyampaikan usulan tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur, Rabu (8/4/2026). Ia menekankan bahwa konektivitas jalan yang memadai merupakan kunci utama dalam mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat.
Sejumlah ruas jalan yang menjadi prioritas rehabilitasi di antaranya jalur Simpang Koto Baru-Junction, Junction-Abai Siat (perbatasan Jambi), Simpang Sikabau-Simpang Koto Baru, serta Simpang Koto Baru-Tanjung Simalidu. Ruas-ruas ini dinilai vital untuk mendukung kawasan swasembada pangan dan energi di Dharmasraya.
Selain infrastruktur jalan provinsi, Pemkab Dharmasraya juga mengusulkan peningkatan jalan kabupaten yang menghubungkan koridor ekonomi utama, mulai dari Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, dan Timpeh. Langkah ini bertujuan memperlancar arus logistik komoditas unggulan seperti padi, karet, kelapa sawit, dan sektor peternakan.
Tidak hanya fokus pada jalan, paket usulan tersebut juga mencakup pengembangan sektor pendukung ekonomi lainnya. Di antaranya revitalisasi pasar, pembangunan pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, hingga penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan target pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Barat.
