Padang – Marketplace kini bukan sekadar tempat jual beli daring, melainkan arena baru yang ikut menentukan arah persaingan usaha di Indonesia. Di tengah pesatnya ekonomi digital, platform belanja online memberi peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi pada saat yang sama juga memunculkan ketergantungan baru yang perlu diawasi.
Perubahan perilaku konsumen telah menggeser pasar dari bentuk fisik ke layar gawai. Jika dulu transaksi berlangsung di toko atau pasar tradisional, kini jutaan aktivitas ekonomi berjalan melalui aplikasi marketplace setiap hari.
Bagi UMKM, kondisi ini membuka akses yang jauh lebih luas. Pelaku usaha yang sebelumnya hanya melayani pembeli di sekitar tempat tinggal kini bisa menjangkau pasar antardaerah hingga nasional. Biaya operasional pun lebih ringan, promosi lebih mudah, dan transaksi dapat berlangsung tanpa batas waktu.
Namun, kemudahan itu menyisakan pertanyaan mendasar: apakah marketplace benar-benar memberdayakan UMKM, atau justru membuat pelaku usaha kecil semakin bergantung pada platform digital tertentu?
Isu tersebut menguat karena marketplace kini tidak lagi hanya menjadi penghubung penjual dan pembeli. Platform digital itu juga dapat menentukan produk mana yang mudah ditemukan, toko mana yang muncul di hadapan konsumen, hingga bagaimana reputasi usaha dibentuk lewat sistem algoritma.
Dalam situasi tertentu, marketplace bahkan dapat berubah dari ruang perdagangan menjadi pengendali infrastruktur pasar digital. Kekuatan mereka tidak lagi bertumpu pada banyaknya barang yang dijual, melainkan pada penguasaan teknologi, data, dan jaringan pengguna.
Fenomena ini dikenal sebagai efek jaringan atau network effect. Semakin banyak konsumen memakai sebuah platform, semakin banyak pedagang yang tertarik bergabung. Sebaliknya, makin banyak pedagang yang hadir, makin besar pula minat konsumen untuk menggunakan platform tersebut.
Efek jaringan memang menciptakan efisiensi. Konsumen mendapat lebih banyak pilihan, sementara UMKM memperoleh pasar yang lebih luas. Tetapi, efek yang sama juga bisa memusatkan kekuatan ekonomi pada segelintir platform besar.
Masalah hukum mulai muncul saat dominasi itu dipakai untuk menetapkan aturan secara sepihak. Contohnya, perubahan biaya layanan tanpa negosiasi, penurunan peringkat produk tanpa penjelasan memadai, atau kewajiban mengikuti program promosi tertentu agar produk tetap terlihat oleh konsumen.
Bagi perusahaan besar, kebijakan semacam itu mungkin dianggap sebagai strategi bisnis biasa. Tetapi bagi UMKM, perubahan kecil dalam sistem marketplace bisa berdampak besar pada kelangsungan usaha.
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Arah pembangunan ekonomi, karena itu, tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus memberi ruang yang adil bagi seluruh pelaku usaha.
Gagasan Mohammad Hatta tentang demokrasi ekonomi menjadi semakin relevan di era digital. Ekonomi tidak seharusnya dikuasai pemilik modal dan teknologi besar, sementara pelaku usaha kecil hanya menjadi pengguna yang bergantung pada sistem yang tidak mereka kendalikan.
Marketplace seharusnya berfungsi memperkuat UMKM, bukan menciptakan hubungan ketergantungan baru dengan pemilik platform. Ukuran keberhasilan ekonomi digital pun tidak cukup hanya dilihat dari nilai transaksi atau jumlah pengguna.
Yang lebih penting adalah apakah UMKM benar-benar mendapat kesempatan yang adil untuk tumbuh dan bersaing.
Sebagian besar hubungan antara marketplace dan UMKM dibangun lewat kontrak elektronik standar. Dalam praktiknya, pelaku UMKM kerap hanya dihadapkan pada dua pilihan: menerima aturan platform atau tidak menggunakan layanan tersebut.
Secara hukum, kontrak seperti itu dapat dianggap sah. Namun persoalan muncul ketika kebebasan berkontrak hanya berlaku secara formal, sementara posisi ekonomi para pihak sangat timpang.
Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian menekankan bahwa hubungan kontraktual tidak cukup hanya dilihat dari adanya persetujuan. Hak dan kewajiban para pihak juga harus seimbang.
Marketplace memang berhak mengatur keamanan dan kualitas layanan. Tetapi kewenangan itu tetap harus dibatasi oleh transparansi, itikad baik, dan kepatutan.
UMKM juga berhak memperoleh informasi yang jelas saat ada perubahan biaya, kebijakan promosi, atau pembatasan akun. Mereka pun perlu memiliki mekanisme keberatan yang efektif ketika keputusan platform berdampak pada keberlangsungan usaha.
Di sisi lain, hukum persaingan usaha yang selama ini berkembang untuk menghadapi monopoli di pasar konvensional kini berhadapan dengan bentuk dominasi baru di ruang digital. Sebuah platform tidak harus memiliki seluruh barang yang dijual untuk menguasai pasar.
Cukup dengan mengendalikan akses antara penjual dan pembeli, platform sudah bisa memiliki kekuatan ekonomi yang besar.
Kekuatan baru itu muncul dari penguasaan data, algoritma pencarian, sistem rekomendasi, dan jaringan pengguna. Karena itu, pendekatan hukum persaingan usaha juga perlu menyesuaikan diri.
Negara tidak cukup hanya melihat siapa yang memiliki pangsa pasar terbesar. Yang juga harus diperhatikan adalah siapa yang mengendalikan akses pasar.
Praktik self-preferencing atau pemberian keuntungan kepada produk yang terhubung dengan platform perlu menjadi perhatian. Begitu pula transparansi algoritma yang menentukan mengapa suatu produk muncul di posisi tertentu, sementara produk lain sulit ditemukan.
Negara tidak boleh memandang platform digital sebagai ancaman yang harus dibatasi berlebihan. Marketplace telah memberi manfaat besar bagi masyarakat dan UMKM. Tetapi negara juga tidak boleh membiarkan teknologi tumbuh tanpa pengawasan.
Peran pemerintah adalah menjaga keseimbangan: mendorong inovasi, sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Regulasi perlu memastikan transparansi kebijakan marketplace, termasuk biaya layanan, promosi, dan sistem pemeringkatan.
Perlindungan data juga harus diperkuat agar informasi bisnis maupun data konsumen tidak disalahgunakan. Selain itu, UMKM perlu mendapat mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dan cepat, serta peningkatan kapasitas agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara strategis.
Era digital memang tidak dapat dihentikan. Marketplace akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Persoalannya bukan apakah marketplace dibutuhkan atau tidak, melainkan bagaimana memastikan perkembangan ekonomi digital tetap berjalan dalam koridor keadilan.
Teknologi seharusnya memperluas kesempatan, bukan melahirkan ketimpangan baru. Marketplace yang sehat bukanlah yang paling kuat menguasai pasar, melainkan yang mampu menciptakan ekosistem tempat perusahaan besar, konsumen, dan UMKM tumbuh bersama.
Pada akhirnya, masa depan ekonomi digital Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh keberanian hukum dan kebijakan publik untuk memastikan kemajuan digital tetap berpihak kepada masyarakat luas.
