Jakarta – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mendorong pola pembangunan daerah di Sumbar tidak lagi bertumpu pada APBD semata. Ia menilai percepatan pembangunan hanya bisa terwujud jika pemerintah, dunia usaha, dan diaspora Minangkabau bergerak bersama.
Pernyataan itu disampaikan Muhidi saat menjadi pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026, Sabtu (23/5), di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menekankan besarnya potensi perantau Minang sebagai kekuatan ekonomi baru bagi daerah.
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak mengandalkan APBD, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau. Karena itu seluruh stakeholder harus mampu memanfaatkan peluang untuk optimalisasi pembangunan,” ujarnya.
Muhidi mengatakan Sumbar memiliki banyak komoditas unggulan, mulai dari gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, hingga hasil pertanian strategis lainnya. Namun, menurut dia, potensi itu belum memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat.
Ia menilai komoditas tersebut harus didorong masuk ke industri modern agar tidak berhenti sebagai bahan mentah.
“Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Muhidi juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Ia menegaskan, investasi tidak cukup hanya bicara modal dan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai sosial serta budaya masyarakat Minangkabau.
Ia menyebut persoalan strategis seperti tanah ulayat perlu diselesaikan melalui musyawarah dan nilai saiyo sakato yang menjadi kekuatan budaya Minang.
“Kami menyadari investasi membutuhkan kepastian hukum, kemudahan regulasi, dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan, termasuk tanah ulayat, nilai musyawarah dan saiyo sakato menjadi jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana,” jelasnya.
Muhidi menambahkan, DPRD Sumbar berkomitmen memperkuat regulasi dan pengawasan agar kepastian hukum bagi investor tetap terjaga tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat nagari.
“DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” tegasnya.
Di forum yang sama, Muhidi memperkenalkan model pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang ia sebut “Bintang Laut”. Konsep itu menempatkan pembangunan daerah tidak lagi sentralistik, melainkan ditopang kerja sama nagari, perantau, pemerintah, dan pelaku usaha.
Menurut dia, pola tersebut membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif, dan tangguh menghadapi tantangan global. Ia juga mendorong investasi berbasis adat sebagai identitas pembangunan Sumatera Barat.
Dalam konsep itu, tanah ulayat tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan bagian dari sinergi sosial antara ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor.
“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi turut menjelaskan besarnya kontribusi Minangkabau dalam sejarah Indonesia. Ia menyebut Minangkabau sebagai etnis terbesar keenam di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa, serta memiliki jejak penting di tingkat nasional maupun internasional.
Mahyeldi mencontohkan sejumlah tokoh Minang yang berperan besar, mulai dari Raja Baginda yang menyebarkan Islam di Filipina, Ahmad Khatib Al Minangkabawi sebagai Imam Besar Masjidil Haram, hingga Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.
Ia juga menyebut 21 dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Bahkan, tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang.
Menurut Mahyeldi, sejak awal kemerdekaan banyak tenaga profesional dan intelektual Indonesia lahir dari Minangkabau. Hal itu, kata dia, menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Minang dalam perjalanan bangsa.
Muhidi dalam forum tersebut juga mendorong perantau Minang di dalam dan luar negeri untuk pulang dan berkontribusi bagi kampung halaman, baik melalui pemikiran, investasi, maupun transfer pengetahuan.
“Pulang tidak selalu harus dimaknai secara fisik. Pulang dapat diwujudkan melalui kontribusi pemikiran, investasi, transfer pengetahuan, penguatan jejaring, serta perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan kampung halaman,” ujar Muhidi.
Ia menilai Sumbar punya potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, dan sumber daya alam. Namun, potensi itu belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak perantau dan pengusaha diaspora Minangkabau ikut membangun daerah agar lebih maju, mandiri, dan kompetitif di level nasional maupun global.
Muhidi juga menegaskan budaya Minangkabau merupakan modal sosial besar dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat. Menurutnya, nilai Saiyo Sakato, gotong royong, dan kuatnya jaringan kekerabatan orang Minang harus menjadi kekuatan bersama.
“Budaya Minangkabau adalah modal pembangunan yang sangat besar. Nilai Saiyo Sakato, gotong royong, dan jaringan kekerabatan orang Minang harus menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan global,” tegasnya.
Ia kemudian meminta diaspora Minangkabau yang tersebar di berbagai daerah dan negara mengoptimalkan potensinya sebagai kekuatan pembangunan Sumatera Barat. Muhidi juga mengajak perantau mengubah cara pandang dari brain drain menjadi brain gain, yakni menjadikan keberhasilan dan pengalaman perantau sebagai energi baru bagi daerah.
“Oleh karena itu, kita perlu mengubah cara pandang dari brain drain menjadi brain gain. Keberhasilan dan pengalaman para perantau harus menjadi energi positif untuk kemajuan Ranah Minang,” tegasnya.
Forum Silaturahmi MDNG 2026 itu dihadiri sejumlah tokoh nasional asal Minangkabau dan pejabat negara, di antaranya Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Dony Oskaria, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.
Hadir pula Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade, bersama tokoh diaspora Minangkabau dari berbagai daerah dan luar negeri.
Di sisi lain, Mahyeldi memaparkan sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Sumbar. Ia menyebut kualitas pembangunan dan daya saing sumber daya manusia belum optimal, sementara ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan layanan infrastruktur dasar masih perlu diperkuat.
Mahyeldi juga menilai pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pengelolaan infrastruktur yang inklusif serta ketangguhan daerah terhadap bencana alam pun, menurut dia, masih belum maksimal.
Pada aspek sosial budaya, ia mengatakan upaya mewujudkan masyarakat yang beradat, harmonis, religius, dan berbasis keluarga berkualitas masih membutuhkan penguatan. Daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dinilai belum cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta pelayanan publik yang efektif masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi.
Mahyeldi berharap para tokoh perantau dapat bergandengan tangan dengan masyarakat di ranah untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam membangun kampung halaman.
“Dalam kesempatan ini, kami sangat berharap kepada seluruh tokoh perantau yang hadir untuk bisa bersama-sama dengan kami yang ada di ranah membangun tanah Minangkabau yang kita cintai ini,” tutupnya.
