Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang harus berupaya aktif mencari dana dari pemerintah pusat. Hal ini menyusul adanya pemotongan dana transfer dari pusat yang diperkirakan mencapai Rp500 miliar pada tahun 2026.
Wakil Walikota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan kebijakan optimalisasi asta cipta dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi penyebab pengurangan dana transfer daerah.
“Pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo melakukan kebijakan optimalisasi asta cipta. Untuk itu, dana transfer daerah dikurangi. Lebih kurang Rp500 miliar berkurang dana dari pusat,” ujar Maigus Nasir saat Wirid Gabungan Pemko Padang di Masjid Nurul Iman, Jumat (3/10/2025).
Pemko Padang akan mengambil langkah-langkah strategis dan terukur untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan maksimal dan pelayanan publik tetap prima.
Maigus Nasir juga mengimbau seluruh jajaran pegawai Pemko Padang untuk menjaga kekompakan dan kesolidan di masing-masing OPD.
“Untuk 2026, kegiatan akan banyak dihandle pusat, ada kegiatan Kepresidenan dan kegiatan Kementerian,” terangnya.
Ia menambahkan, anggaran pembangunan sebenarnya masih tersedia di pusat dan tersebar di berbagai kementerian.
Oleh karena itu, Maigus Nasir meminta kepala OPD untuk menyiapkan tenaga ahli di masing-masing OPD dan memahami peraturan presiden (Perpres), instruksi presiden (Inpres), serta sistem dari masing-masing kementerian.
“Ada yang bertugas melacak dana dari kementerian, perlu kesigapan kita untuk menggaet dana dari pusat ini,” jelasnya.
Maigus Nasir berharap kondisi ini menjadi pemicu bagi seluruh OPD untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Padang.
“Apabila nanti ada kebijakan maka itu adalah solusi dan ikhtiar bersama terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
