Dharmasraya – Banyak pejabat negara yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri, meskipun seringkali menggembar-gemborkan kehebatan sekolah negeri dalam pidato-pidato resmi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan para pejabat terhadap kualitas pendidikan di sekolah negeri.
Di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, diperkirakan hanya 10-20 persen pejabat yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Selebihnya memilih sekolah swasta.
Padahal, di panggung-panggung resmi, para pejabat sering berbicara tentang pentingnya pendidikan inklusif dan kualitas pendidikan di sekolah negeri.
Namun, tindakan mereka justru menunjukkan hal yang berbeda. Mereka memilih sekolah swasta bonafide yang biayanya tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.
Hal ini memicu pertanyaan, apakah ini bentuk kegagalan sistem atau cerminan standar ganda di kalangan elit birokrasi?
Keputusan pribadi yang bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat, dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Anak-anak dari keluarga mampu dapat menikmati pendidikan di sekolah swasta, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu hanya bisa bersekolah di sekolah negeri dengan kualitas yang diragukan.
Sekolah negeri juga sering menjadi “laboratorium kebijakan” yang berubah-ubah sesuai dengan visi menteri yang menjabat, tanpa konsistensi jangka panjang.
Sudah saatnya para pejabat negara menunjukkan komitmen nyata dengan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri, jika memang percaya dengan kualitasnya.
Jika tidak, minimal akui secara jujur bahwa sistem pendidikan masih jauh dari harapan dan perlu dibenahi dengan serius.
Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia.”
Jika para pejabat benar-benar yakin dengan hal ini, seharusnya mereka berani memegang senjata yang sama dengan rakyat.
