Painan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai mematangkan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak 2026 lewat rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati, Rabu (15/7/2026).
Rapat itu dihadiri jajaran pimpinan daerah, mulai dari Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, hingga para kepala perangkat daerah terkait.
Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Zainal Arifin, menegaskan seluruh tahapan Pilwana harus berjalan sesuai regulasi hukum dan menjunjung prinsip demokrasi yang jujur serta adil.
Ia juga meminta aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan tetap netral selama proses berlangsung.
Menurut Zainal, data pemilih harus divalidasi secara teliti. Pemerintah juga diminta membuka posko pengaduan untuk menampung kendala masyarakat terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kampanye harus berlangsung damai dan edukatif. Media sosial harus dimanfaatkan secara bijak, serta praktik politik uang harus ditolak karena dapat berujung pada sanksi hingga diskualifikasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi anggaran perlu dijaga, sementara setiap sengketa harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Zainal juga menekankan bahwa para calon wajib siap menang maupun kalah.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, menyebut Pilwana sebagai pesta demokrasi “badunsanak” yang harus mengedepankan nilai persaudaraan.
Ia berharap partisipasi masyarakat meningkat agar terpilih pemimpin nagari yang memiliki kapasitas kuat untuk memajukan daerah.
Kepala DPMD Pesisir Selatan, Mar Alamsyah, mengatakan Pilwana 2026 akan digelar di 93 nagari dengan total 446 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemilihan manual mencapai Rp294 juta per nagari. Sementara itu, penerapan sistem e-voting diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp1,4 miliar per nagari.
Ketua Tim Percepatan Pemerintahan Daerah (TPPD), Syaidal, mengingatkan agar calon wali nagari tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga memiliki kepemimpinan yang kuat.
Ia menambahkan, penerapan e-voting bisa dipertimbangkan secara bertahap atau melalui skema klaster di nagari tertentu.
Dari rapat koordinasi itu, pemerintah daerah menekankan dua hal utama yang menjadi penentu keberhasilan Pilwana 2026, yakni akurasi DPT dan pencegahan politik uang.
Pemkab Pesisir Selatan menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas instansi agar pesta demokrasi di tingkat nagari itu berlangsung aman, tertib, dan lancar.
