Padang – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan memulihkan infrastruktur Sumatera Barat pascabencana. Kerusakan parah mengancam lumpuhnya perekonomian daerah.
Rahmat Saleh menilai, APBD Sumbar tidak akan mampu menanggung biaya pemulihan yang diperkirakan mencapai Rp13 hingga Rp16 triliun.
“APBD Sumbar kalau digabung selama dua tahun baru bisa menutup kebutuhan recovery, itu pun tanpa pembangunan dan tanpa gaji,” tegasnya saat Bimtek Pupuk Pertanian di Edotel Padang, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, kerusakan infrastruktur bukan hanya soal bangunan fisik. Akses ekonomi masyarakat terputus akibat 86 jembatan rusak, ratusan rumah hilang, dan fasilitas umum yang tidak berfungsi.
“Distribusi hasil pertanian terganggu dan aktivitas warga di daerah terdampak tidak optimal,” jelasnya.
Rahmat mendesak Presiden untuk mengumumkan skema pemulihan nasional lintas sektor paling lambat awal Januari 2026.
Kejelasan skema ini dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyusun prioritas pemulihan, termasuk infrastruktur pendukung sektor pertanian.
“Ini bukan semata persoalan anggaran, melainkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal pascabencana,” pungkasnya.
