Padang – Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh mendesak pemerintah segera turun tangan menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Sumatera Barat yang dilaporkan merosot hingga Rp600 per kilogram.
Rahmat menilai kondisi itu tidak bisa dibiarkan karena berisiko menekan pendapatan petani yang menggantungkan hidup dari hasil panen sawit. Ia menyebut penurunan harga tersebut juga berlawanan dengan arah kebijakan Presiden yang menempatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu prioritas.
“Turunnya harga sawit yang hampir Rp600 dari harga normal ini merupakan hal yang harus segera direspons pemerintah, terutama sektor-sektor terkait,” kata Rahmat di Padang, Minggu (31/5/2026).
Ia meminta perusahaan pelat merah di sektor perkebunan, termasuk PTPN, ikut menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Menurutnya, BUMN harus hadir sebagai penyangga saat pasar memberi tekanan yang justru merugikan masyarakat kecil.
“PTPN yang selama ini menampung sawit harus melakukan intervensi terkait harga pasar minimal yang diterima petani sehingga tidak menyebabkan petani merugi,” ujarnya.
Kekhawatiran itu mencuat setelah harga sawit rakyat di sejumlah daerah di Sumatera Barat dilaporkan turun tajam. Di beberapa wilayah, harga TBS bahkan disebut hanya berada di kisaran Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram.
Rahmat menilai gejolak harga tersebut tak lepas dari kebijakan ekspor sawit yang tengah menjadi perhatian pemerintah, termasuk rencana penataan ekspor crude palm oil (CPO) melalui BUMN. Ia mengatakan perubahan kebijakan besar biasanya memicu reaksi dari pelaku pasar yang selama ini berkepentingan dalam rantai perdagangan sawit.
“Tentu hal ini tidak lepas dari arahan Presiden terkait ekspor, termasuk CPO dan sawit yang nantinya melalui BUMN. Pasti akan ada reaksi pasar, termasuk dari pihak yang selama ini memiliki kepentingan di sektor tersebut,” katanya.
Rahmat juga menyoroti masalah minyak goreng yang masih sulit ditemukan di sejumlah daerah. Menurut dia, situasi itu menjadi tanda tanya karena kebutuhan pasar tetap tinggi, sementara harga bahan baku di tingkat petani justru turun tajam.
Ia menegaskan pemerintah harus memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani maupun masyarakat dalam distribusi komoditas sawit dan produk turunannya.
“Ketika kebutuhan meningkat, pasti ada pihak yang bermain. Oleh karena itu pemerintah harus hadir memastikan pihak-pihak yang bermain dan menyebabkan harga turun ini ditindak secara tegas,” ujarnya.
Rahmat berharap langkah pemerintah menjaga stabilitas pasar segera membuahkan hasil. Ia pun mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah BUMN terkait telah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di tingkat petani tetap terjaga.
“Kami berharap kebijakan ini berjalan baik. Saya dengar beberapa BUMN terkait juga sudah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
