Pessel – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan bahwa keberlanjutan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, bukan semata pada regulasi negara.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke-13 yang digelar di Balai Pertemuan Nelayan Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Senin malam (15/12/2025).
Kegiatan yang dimulai pukul 18.00 WIB hingga selesai itu diikuti oleh nelayan, tokoh adat, pemuda, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan setempat.
Sosialisasi malam hari ini dimanfaatkan sebagai forum dialog untuk membahas bagaimana nilai-nilai kebangsaan dapat dijaga dan diterapkan dalam kehidupan komunitas pesisir.
Ia menilai, penguatan nilai kebangsaan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan formal dari negara.
“Nilai kebangsaan tidak hidup di atas kertas. Ia hidup ketika masyarakat ikut menjaga, mengawasi, dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Rahmat.
Ia menyoroti bahwa Pancasila harus ditempatkan sebagai pedoman etika sosial, terutama di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan perbedaan kepentingan.
Menurutnya, solidaritas dan keadilan sosial menjadi kunci untuk mencegah konflik horizontal di tingkat lokal.
Rahmat juga menyinggung pentingnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menyebut, kesadaran konstitusional akan mendorong warga lebih aktif dalam menyuarakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab.
Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat rentan bersikap pasif atau justru reaktif terhadap kebijakan publik.
Terkait NKRI, Rahmat menegaskan bahwa wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan negara.
Namun, ia mengingatkan bahwa rasa memiliki terhadap NKRI harus dibangun melalui keadilan dan keterbukaan.
“Persatuan tidak cukup dijaga dengan simbol. Ia harus dirawat lewat keadilan dan komunikasi yang jujur antara negara dan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, nilai Bhinneka Tunggal Ika dinilai Rahmat perlu diterjemahkan dalam sikap saling menghormati di tengah perbedaan latar belakang sosial dan kepentingan ekonomi masyarakat pesisir. Ia menilai, konflik kerap muncul bukan karena perbedaan itu sendiri, tetapi karena kurangnya ruang dialog.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan pengalaman terkait dinamika sosial di lingkungan mereka.
Menanggapi hal tersebut, Rahmat menekankan bahwa sosialisasi Empat Pilar harus menjadi pintu masuk bagi dialog yang lebih luas dan berkelanjutan.
Ia berharap, kegiatan Sosdap Empat Pilar ini dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengawal nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
