Tanah Datar – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumbar, Helmi Heriyanto, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Kamis (25/6/2026). Sidak ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi, terutama solar, tetap berjalan sesuai ketentuan di tengah antrean panjang yang masih terjadi di beberapa daerah.
Dalam peninjauan itu, Mahyeldi memeriksa langsung proses penyaluran BBM subsidi sekaligus mencermati potensi penyimpangan yang diduga mengganggu distribusi kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Hari ini kita sengaja turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM di SPBU. Antrean yang masih terjadi harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan subsidi negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan pengawasan BBM subsidi tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Menurutnya, pengawasan akan lebih efektif jika Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, pemerintah kabupaten dan kota, serta aparat penegak hukum bergerak bersama.
Dari hasil sidak, Mahyeldi menyebut masih ditemukan indikasi transaksi yang tidak wajar. Sejumlah kendaraan dengan nomor polisi yang sama terlihat mengisi BBM secara berulang dengan pola transaksi yang relatif serupa setiap hari.
Menurutnya, kondisi itu seharusnya bisa terdeteksi melalui sistem pemantauan transaksi milik Pertamina. Ia meminta analisis data dilakukan lebih ketat agar transaksi anomali segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti jika ada dugaan penyalahgunaan.
“Kalau ada pola transaksi yang tidak wajar, tentu harus segera ditelusuri. Sistem yang ada harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini sehingga subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyoroti masih adanya praktik pelangsiran BBM subsidi di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah di Sumbar menjalankan Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.
Melalui instruksi tersebut, kepala daerah diminta membentuk dan mengoptimalkan peran satuan tugas pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah masing-masing.
“Kita ingin pengawasan di SPBU benar-benar berjalan. Keseriusan seluruh pihak akan terus kita pantau dan evaluasi karena tujuan utama kita adalah menjaga agar subsidi negara tepat sasaran,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Helmi Heriyanto mengatakan pihaknya menemukan indikasi transaksi anomali di salah satu SPBU yang disidak. Ia meminta Pertamina dan Hiswana Migas rutin mengevaluasi transaksi harian agar setiap dugaan penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti.
Helmi juga mengapresiasi salah satu SPBU di Kabupaten Solok yang telah menerapkan pengawasan internal terhadap kendaraan yang dicurigai melakukan pelangsiran BBM. Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan pengawasan yang konsisten dapat menjadi cara efektif untuk menekan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
Turut mendampingi Gubernur dalam sidak itu Kepala Satpol PP Sumbar Irwan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardiyanto, serta Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar Andree Algamar.
