Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperketat langkah pengendalian inflasi jelang awal 2026 demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Upaya ini juga diarahkan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman di daerah tersebut.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/7/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengendalikan laju harga.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, membahas strategi nasional untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam forum itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah yang lebih konkret dan terukur.
Ahmad Fadly mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut dia, kerja sama lintas wilayah perlu segera diperkuat agar distribusi komoditas pangan berjalan lebih efektif.
Ia pun menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk menjalin kerja sama antar-daerah dalam pemenuhan komoditas pangan. Fokus kerja sama diarahkan pada penyaluran bahan pangan yang surplus di Tanah Datar, seperti cabai dan beras, ke wilayah lain yang membutuhkan.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan indikator penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award. Salah satu indikator yang dinilai adalah kemampuan daerah membangun kerja sama antar-wilayah.
Kabag Perekonomian Tanah Datar, Franky Adhitama, mengatakan kerja sama antar-daerah menjadi poin penting yang perlu dioptimalkan. Menurut dia, langkah ini berpengaruh pada upaya menjaga Indeks Harga Konsumen (IHK).
Selain inflasi, rapat juga menyinggung percepatan realisasi program 3 juta rumah melalui bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tanah Datar mengusulkan 1.762 unit rumah untuk program tersebut.
Dari jumlah itu, 142 unit sudah dialokasikan pada tahap pertama dan saat ini tinggal menunggu surat keputusan penetapan penerima bantuan. Sementara itu, 165 unit lainnya masih dalam proses verifikasi data.
Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah lebih serius menyusun strategi pengendalian inflasi dan melaporkan perkembangan program perumahan secara berkala. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari setiap daerah.
Rapat tersebut turut diikuti perwakilan Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perkim LH Tanah Datar.
