Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dengan dukungan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum. Program besar ini disiapkan untuk memperkuat pengendalian banjir sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur di kota tersebut.
Pembahasan percepatan proyek itu mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Senin (29/6/2026). Sejumlah pekerjaan telah dipetakan, mulai dari normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Fadly menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, hingga lurah agar segera menuntaskan berbagai kendala di lapangan. Langkah itu diambil supaya pekerjaan fisik bisa dimulai sesuai jadwal pada Agustus 2026.
“Kelancaran proyek ini adalah prioritas demi menjamin keselamatan warga,” tegas Fadly.
Pemkot Padang juga menyiapkan penyelesaian persoalan lahan, termasuk opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan berisiko tinggi. Di sisi lain, pemerintah kota mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan penataan wilayah rawan bencana.
Plt Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, mengatakan tahap awal pekerjaan akan dimulai dari rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago. Selain itu, proyek juga mencakup pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, dan pembuatan check dam di aliran Batang Kuranji serta Air Dingin.
Reski menegaskan, penyelesaian persoalan lahan menjadi faktor penentu keberhasilan proyek tersebut. Ia berharap percepatan administrasi pertanahan oleh Pemkot Padang dapat menjaga pelaksanaan tetap sesuai target.
Seluruh rangkaian proyek pengendalian banjir itu ditargetkan selesai dalam tiga tahun. Pemerintah berharap program ini mampu memperkuat daya tahan Kota Padang terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
